Tema: “Membedah Rencana Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Perspektif Organisasi Kemasyarakatan”

Tema: “Membedah Rencana Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Perspektif Organisasi Kemasyarakatan”

Ditulis oleh : DR. H. Martin Roestamy, SH., MH
Akibat amandemen Undang-undang dasar 1945 sebanyak 3X, beberapa hal yang dapat dicatat dalam hal ini adalah:
1. Indonesia telah melepaskan prinsip dasar Demokrasi Pancasila, menjadi demokrasi kerakyatan (Liberalisasi dalam bidang politik, sosial dan budaya). Entah memang amandemen itu merupakan titipan asing atau akibat sebuah euphoria kebencian terhadap rezim orde baru; yang dianggap menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan kekuasaan (khususnya presiden) yang ujungnya dipersepsikan sebagai otoriter (authoritarian). Apa yang dicari oleh Indonesia ketika itu adalah: “yang penting beda dengan orde baru”. Seolah-olah Indonesia baru merdeka. Karena, persepsi penderitaan tokoh politik tertentu dianggap sebagai sebuah jalan perlawanan rakyat terhadap rezim yang berkuasa.2. Perubahan terjadi dalam persepsi demokrasi Pancasila, sehingga menyimpang dari sila ke-4, dalam hal pemilihan presiden, termasuk pengebirian kewenangan MPR sebagai pengejawantahan perwakilan kekuasaan rakyat menjadi lembaga tinggi negara yang biasa, seperti lembaga tinggi lainnya, padahal dalam pemahaman sila ke-4 dikaitkan dengan sila ke-5, ada makna yang terkandung dimana rakyat memasrahkan kewenangan demokratis kepada Majelis untuk memberi mandate, mengawasi, dan jika perlu mencabut mandat kepada presiden jika menyimpang dari semangat penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pembukaan UUD ’45 sebelum amandemen yang merupakan rechts-idie yang menjiwai semangat penyelenggaraan dan penerapan dari pasal-pasal, yang dahulu disebut batang tubuh. Semangat penyelenggaraan negara menuntut kapabilitas presiden yang memahami sangat dalam tentang sejarah pembentukan negara dan dapat menjawab pertanyaan serta dapat menjabaran kandungan isi dari butir-butir Pancasila sebagaimana yang telah menjadi jiwa bangsa yang sekaligus juga menjadi cita-cita dan groun-norm.
3. Amandemen dimaksud kenyataannya berdampak kepada munculnya Neo-liberalisme
Neo-sekularisme, Neo-pragmatisme, dan malah cenderung neo-komunisme dan neo-Judaisme. Dipungkiri ataupun diakui, pada kenyataannya, sudah terjadi demikian. Apa yang diusulkan oleh Prof. Muhamad Yamin dalam pidato dan tanggapan pada rapat Panitia PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945, dimana negara yang akan dibangun adalah negara kesejahteraan, karena telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda plus 3.5 tahun oleh Jepang, mendorong beliau untuk memasukkan dan menyetujui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kita ketahui cita-cita sila ke-5 sudah sangat jauh tertinggal, karena kemiskinan, kesengsaraan, dan kebodohan sudah semakin meluas. Sementara, kaum minoritas yang populasinya tak lebih dari 3%, telah menguasai lebih dari 70% kekayaan negara. Tidak heran, jika seorang
menteri APTR Sofyan Djalil mengatakan: “kesulitan ingin membangun infrastruktur, karena pemerintah tidak mempunyai tanah.” Pertanyaannya, kemana Negara? Dan kemana Pemerintah? Sudah kalah dengan liberalisasi.4. Akibat lain dari amandemen adalah merajalelanya sistem demokrasi liberal. Kemana Demokrasi Pancasila? yang dibangun oleh pendiri Republik ini di atas azas kekeluargaan yang bersumber dari sistem sosial budaya bangsa Indonesia. Sulit dijumpai politisi yang berjiwa kerakyatan, justru yang menjual jiwa kerakyatan dengan seribu istilah adalah sangat banyak dan terang benderang, namun setelah berkuasa, tak ada rasa malu untuk mengkhianati rakyatnya. Kenapa demikian? Karena demokrasi sudah super-liberal dan bernilai uang. Siapa yang punya uang dan menebar uang, akan menjadi penguasa. Dan lucunya, tidak malu melukai rakyatnya. Terlalu banyak kasus korupsi, sampai-sampai instansi pemberantas korupsi ikut-ikutan korupsi. Ini disebabkan karena demokrasi neo-liberal gaya Indonesia bernilai sangat uang, atau Bahasa gaulnya “uang banget”. Dan siapa yang dapat mengontrol jika rakyat juga dibungkam dengan uang. Sebelum UUD ’45 diamandemen, ada kegiatan koordinasi dan singkronisasi antar lembaga tinggi negara, dimana presiden sebagai mandataris MPR, dapat mengelola koordinasi, integrasi dan singkronisasi. Pertanyaannya, apakah sekarang ini dapat diterapkan? Karena MPR tidak lagi sebagai pemberi mandat kepada presiden.

5. Dalam pemilihan presiden, pada masa mendatang, semangat kekeluargaan akan semakin jauh, sedangkan semangat keuangan semakin kuat. Alasannya antara lain;
a. Apakah memang rakyat mengerti tentang visi misi presiden? Karena belakangan ini pemilihan presiden atau kepala-kepada daerah, termasuk DPR dibangun bukanlah berbasis prestasi, tetapi berbasis pencitraan. Sehingga rakyat tidak tahu, calon mana yang bener dan tidak bener; rakyat hanya tahu calon mana yang punya baliho, spanduk, bendera, baju kaos, selebaran, atau iklan di media, belakangan yang gencar melalui media sosial; yang semuanya memerlukan modal. Siapa yang punya modal? Tentunya investor (pemodal), apa iya seorang calon presiden punya uang triliunan, Untuk memodali pencitraan dan pembangunan image? Hampir dapat dikatakan tidak mungkin tanpa penyertaan modal, baik dirinya sendiri maupun orang lain, celakanya, dengan sistem Neo-liberal gaya Indonesia, kontrak pemodal dengan calon pemimpin tersebut, kadang-kadang hampir kelihatan kentara bahkan transparan. Kalau benar, fenomena ini berbahaya sekali bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengharapkan keadilan dan kesejahteraan. Apa iya para pemangku kepentingan masih ingat kepada sila ke-5 tersebut?

b. Bisa saja pemimpin setelah terpilih menjadi liar, lepas kendali, karena dikendalikan oleh pemodal atau tim sukses, atau bisa saja partai. Karena dia lupa setelah menjadi pemimpin, dia sudah menjadi milik rakyat, tidak milik partai, apalagi milik pemodal. Bayangkan jika ada pemodal menyiapkan pemimpin sejak awal, menempa, membina dan mendorongnya menjadi pemimpin dengan modal yang dimiliki. Bisa jadi dari awal sudah diberikan agenda-agenda tertentu untuk kepentingan pemodal dan ideologi pemodal. Nah, keadaan ini sudah warning. Jika eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, penegak hukum, telah diisi oleh kader-
kader para pemodal, atau kader partai yang dimodali oleh pemodal, maka jangkanya nasionalisme para pemimpin masing-masing tersebut. Jahatnya para pemodal, bukan tidak mungkin mereka akan mengkavling negara Republik Indonesia untuk kepentingan pemodal mereka lagi dari luar negeri. Dan jika ini terjadi, maka keadaannya akan lebih buruk dari penjajahan Belanda ataupun Jepang. Karena para pemodal, khususnya di Indonesia adalah mereka yang haus darah manusia. (Maaf!) Lihatlah bagaimana kasus BLBI! Kasus Bank Century! Termasuk Kasus Sumber Waras yang tidak sanggup diungkap oleh penegak hukum Republik Indonesia. Kenapa lembaga sekuat KPK bisa rontok ketika ingin membongkar kasus-kasus besar? Tiada lain adalah kuatnya tarik menarik kepentingan antar mereka yang ada pada kisaran kekuasaan dan yang menguasai kekuasaan. Ini sebuah fenomena antara ada dan tiada, namun dapat dirasakan.

c. Sehingga kita harus memutus mata rantai kekuatan pemodal masuk ke area kekuasaan, salah satu diantaranya adalah mengembalikan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai perwujudan perwakilan rakyat. Dengan peran MPR sejalan dengan UUD ’45 asli, termasuk memilih dan memberhentikan presiden. Memberikan mandat presiden sebagai mandataris dan mengembangkan sistem keanggotaan MPR dengan membentuk Undang-undang tentang MPR, dimana sistem keanggotaan dikembalikan kepada struktur semula, yaitu anggota DPR, anggota DPD (sebagai perwakilan daerah), dan anggota perwakilan masyarakat (dengan sistem pengangkatan yang baru, sesuai dengan undang-undang).

d. Kecintaan kepada rakyat harus menjadi syarat utama, disamping kecintaan kepada bangsa dan negara. Maka, belajar dari negara-negara yang gagal seperti Peru yang dipimpin oleh Fujimori dari Jepang. Maka ketentuan persyaratan kecintaan kepada bangsa dan tanah air, jika dilihat dari Sejarah Perjuangan Bangsa, dimana Belanda berdasarkan pasal 131 I.S. (Indiche Staatsregling) yang membagi penduduk Indonesia dalam 4 golongan, yaitu: golongan Eropa, Timur Asing Cina yang berlaku kepada mereka hukum Belanda, dan Timur Asing Luar Cina, serta Pribumi yang berlaku kepada mereka hukum adat dan agamanya. Maka, dari pembagian golongan penduduk, sejarah telah membuktikan bahwa terjadi diskriminasi dan perbedaan perlakuan hukum antara Eropa, timur asing cina dengan timur asing luar cina dan pribumi. Di samping itu, perlakuan diskriminatif juga diberlakukan kepada penduduk yang beragama Islam, dimana kepada penduduk yang beragama Kristen dan Katolik, berlaku hukum Belanda, sedangkan kepada pribumi yan beragama Islam, Hindu dan Budha berlaku hukum agama dan adat mereka. Pantaslah, jika dalam pasal 6 ayat 1, disebutkan bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli. Pasal ini merupakan penghargaan para pendiri negara kepada pribumi asli, yang telah diperlakukan tidak adil selama 350 tahun, dan berjuang mengorbankan jiwa dan hartanya untuk kemerdekaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penjabarannya adalah ayat ini. Menurut hemat kami, penghapusan ayat ini, sama juga dengan mengingkari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti adil kepada pejuang dan keluarganya, dan adil

begi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima). Amandemen pasal 6 ayat 1 yang aslinya berbunyi: “Presiden adalah orang Indonesia asli.” Dirubah dalam amandemen ketiga, berbunyi: “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia ..dst.” dengan menghapus pribumi asli adalah pengkhiatan Sejarah Perjuangan Bangsa. Pasal ini adalah pertahanan keutuhan negara dan bangsa Indonesia, karena kepada presidenlah diletakkan mandat rakyat yang memimpin bangsa dengan semangat penyelenggaraan kebangsaan dan kerakyatan, dengan dibukanya kesempatan kepada non-pribumi menjadi presiden yang pada dasarnya mereka tidak ikut berjuang, atau nenek moyangnya tidak ikut berjuang mendirikan Republik ini, tentunya diragukan semangat Pancasila serta patriotisme kabangsaannya. Karena secara sosio-kultural sudah terbukti faktor keturunan akan mempengaruhi kecintaan seseorang kepada bangsa dan negaranya. Dengan sistem demokrasi liberal seperti disebutkan di atas, maka akan membahayakan juga kebhinekaan bangsa, karena pemodal tidak mengenal prinsip kebhinekaan. Bayangkan! Jika seorang presiden yang bukan pribumi, sejak mudanya dibina oleh pemodal, citranya dibangun dan dibentuk oleh pemodal, dengan menggunakan uang, pemodal dapat mengelabui rakyat pemilih, apa yang dikenal dengan “serangan fajar”, “money politic”, “bagi-bagi kapling”, “politik

dagang sapi”, dan sebagainya. Lalu menang, dalam pemilihan presiden atau kepada daerah misalnya. Kita tidak dapat membayangkan, kemana negara ini akan dibawa? Dan jangan heran, akan terjadi neo-imperalisme, penjajahan gaya baru di Indonesia. Yang akhirnya rakyat yang sengsara. Naifnya, rakyat itu tidak menyadari, mereka digiring kesana, dan saat ini sinetron itu sedang berlangsung dan ditonton oleh banyak orang, namun sayangnya, ada yang ikut-ikutan manggung padahal satu ketika mereka akan diperdaya.

6. Tidak heran dengan perkembangan perpolitikan yang terjadi yang dipertontonkan oleh elite politik sepuluh tahun belakangan ini, maka kerinduan masyarakat (terutama masyarakat yang berpikir jernih) terhadap GBHN, agar kiranya pemerintah tidak lagi diberikan check blanko kosong (CBK) yang tinggal diisi. Karena rakyat tidak dapat menuntut langsung haknya, karena suara rakyat semakin jauh dari kekuasaan. Sekarang ini sedikit saja suara berbeda dengan pemerintah, bisa-bisa dituduh makar, atau ditakut-takuti dengan kata-kata makar. Pemerintah adalah sekumpulan manusia yang tidak lepas dari alfa dan khilaf, tetapi dalam sistem demokrasi liberal, bisa saja khilaf itu dibangun oleh sistem kekuasaan, akibat perubahan sistem demokrasi Pancasila, dimana pengawal konstitusi dan Pancasila, yaitu MPR, kekuatannya semakin dikebiri. Bukankah MPR merupakan perwujudan perwakilan rakyat? Jika ingin menerapkan sistem demokrasi kerakyatan model demokrasi Pancasila, maka presiden jangan diberikan CBK, oleh karena itu pikiran yang ingin menghidupkan kembali GBHN adalah sebuah pemikiran konstruktif setelah melihat efek reformasi, ternyata tidak berefek kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukan semangat penyelenggaraan negara yang diberikan arahan dan haluan oleh MPR sebagai perwujudan pewakilan rakyat, untuk mewujudkan cita-cita luhur pendirian republik Indonesia oleh para pejuang dan pendiri bangsa.

download versi .pdf disini

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tema: “Membedah Rencana Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Perspektif Organisasi Kemasyarakatan”
Author Rating
51star1star1star1star1star