Dalam rangkaian Milad ke-35 Universitas Djuanda (UNIDA), Fakultas Hukum (FH) mengundang Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum dari Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai narasumber dalam kegiatan bertajuk Kuliah Umum dan Visiting Professor dengan tema "Restrukturisasi RUU KUHP Nasional" yang dimoderatori oleh Dosen FH UNIDA Dr. A. Jaka Santos Adiwijaya, SH., LL.M. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni daring melalui platform Zoom Cloud Meeting dan luring di Ruang Pascasarjana Kampus UNIDA dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pada Rabu (16/03/2022).

Dekan FH UNIDA Dr. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH dalam sambutannya menuturkan, pelaksanaan kegiatan kuliah umum dan visiting professor ini merupakan salah satu tindaklanjut implementasi kerja sama antara FH UNIDA dengan FH USU.

Dr. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH berharap, dari kegiatan ini dapat menghasilkan ide dan gagasan berupa luaran yang bermanfaat bagi perkembangan produk hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana.

“Alhamdulillah, pada hari ini Prof. Ediwarman bisa bergabung dengan kita dalam kegiatan kuliah umum yang jika dilihat ada sekitar 200 peserta lebih bergabung secara daring. Semoga terselenggaranya kegiatan ini bisa menjadi rujukan dan masukkan bagi negeri kita tercinta untuk lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” tuturnya

Turut hadir membuka simbolis jalannya kegiatan, Rektor UNIDA Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Prof. H. Ediwarman, SH., M.Hum yang berkenan secara langsung mengunjungi UNIDA untuk berbagi pengetahuan dan wawasan.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si juga mengungkapkan bahwasanya sambutan dalam kegiatan ini merupakan sambutan terakhir Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si sebagai Rektor UNIDA. Jabatan Rektor selanjutnya akan diemban oleh Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH sebagai Rektor terpilih periode 2022-2026 yang rencananya dilantik pada Kamis (17/03/2022).

“Kesan yang luar biasa, pada hari ini, sambutan terakhir dalam masa jabatan sebagai Rektor ditutup dengan kuliah umum yang diselenggarakan oleh FH. Dengan hadirnya para Profesor dari USU, semoga kita bisa mempercepat akselerasi menjadi universitas unggul sesuai cita-cita kita bersama,” ungkap Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si.

Pada sesi pemaparan materi, Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum mengatakan, restrukturisasi merupakan rekontruksi membangun kembali sistem hukum pidana nasional atau law reform, khususnya dengan pembaharuan sistem hukum pidana (pena reform).

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia didasari 3 alasan, yakni alasan Politis yang mana terdapat pemikiran bahwa suatu negara harus mempunyai produk hukum sendiri secara nasional. Kemudian  alasan Sosiologis yang menghendaki adanya produk hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa, dan alasan Praktis yaitu melalui bahasa azas konkordansi, yurisprudensi serta doktrin para penjajah menanamkan sistem hukumnya kepada daerah jajahan.

“Pandangan KUHP dalam perkembangannya tidak lengkap atau tidak menampung berbagai masalah dan bentuk-bentuk tindak pidana baru, kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat, kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat, serta bukan merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena adanya pasal-pasal yang dicabut,” terangnya.

“Urgensinya dilakukan pengajuan dan pengesahan RUU KUHP nasional disebabkan KUHP nasional saat ini merupakan produk kolonial Belanda yang tidak lengkap dan tidak dapat menampung berbagai masalah dan bentuk-bentuk pidana baru,” pungkasnya.