Indonesia bisa meningkatkan  produk domestik bruto ( PDB) hingga sekitar 26 persen hal itu diungkapkan Menko PMK Muhadjir Effendy.  Kata Muhadjir Effendy, produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi berkurang 135 miliar dollar AS jika gagal mewujudkan kesetaraan gender.

Menanggapi hal ini, Dosen Universitas Djuanda Dr. Agustina Purnomo mengatakan bahwa pernyataan Menko PMK sangat strategis dengan menyoroti sumbangan perempuan dalam sektor ekonomi negara.

Faktanya, kata dia, hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan data jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif Indonesia adalah 70,72%. "Dengan rasio jenis kelamin 102, kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan akan mengurangi hampir setengah dari angkatan kerja, " kata Agustina.

Menurut dia, pengurangan partisipasi dalam pekerjaan akan mengurangi pendapatan dan belanja.

Lalu kata dia lagi, pada akhirnya akan mengurangi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Melupakan peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya berdampak secara ekonomi. "Sejak awal perempuan merupakan ujung tombak pembangunan sumberdaya manusia, " tutur dia.

Lebih lanjut, kodrat perempuan sebagai pihak yang dapat melahirkan menyebabkan pembangunan manusia sudah sejak awal dominan berada di pihak perempuan.

Di mana kualitas generasi bangsa tergantung dari kualitas kesehatan, kecerdasan, pendidikan dan keseluruhan kualitas hidup perempuan. "Penurunan kualitas hidup perempuan akan berpengaruh pada penurunan kualitas sumberdaya manusia bangsa," tegasnya.

Menurut Agustina lagi, telah menjadi isu lama, namun selalu baru, bahwa peran perempuan dalam pembangunan berhadapan dengan budaya.

Budaya patriarki itu jelas dia, yang memusatkan perkembangan budaya pada sudut pandang laki-laki seringkali disebut sebagai pembatas perhatian, pelibatan dan pengakuan perempuan dalam pembangunan. "Pada praktiknya, tidak hanya budaya patriarki atau berpihak pada laki-laki, tidak berpihak pun telah menimbulkan masalah, " kata dia.

Perempuan terhambat dalam pembangunan karena perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev proses pembangunan seringkali karena pelaksanaan pembangunan netral gender

Banyak sekali kebijakan hanya menulis kata “manusia” tanpa menekankan fokus pada manusia mana yang akan menjadi fokus pembangunan. Saat tataran kebijakan menyamakan laki-laki dan perempuan dalam satu satuan yang sama dalam kata “manusia”, peluang untuk bias laki-laki dapat muncul. 

Sementara itu, Muhadjir menuturkan, pengarusutamaan gender telah masuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sejak periode 2005-2009 hingga 2020-2024. "Kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam enam tahun ke depan akan menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 miliar dollar AS dalam PDB tahunan," kata Muhadjir.

Sumber : kontan.co.id