“Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat kebohongan”. Pernyataan ini disampaikan tokoh yang baru saja keluar dengan status pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, Habib Rizieq Shihab (HRS). “Apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kedzaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya. Maka kuncinya adalah yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak”, katanya. Rizieq menyebut situasi di Indonesia sudah rusak dimana-mana. Karena itu semua kerusakan bisa diobati dengan revolusi akhlak namun dengan cara yang berakhlaq. (CNN Indonesia, Kamis 21 Juli 2022).

Pernyataan keras tokoh kontraversial ini seperti menyengat pemerintahan yang berkuasa saat ini. Karena itu berbagai tanggapan pro dan kontra muncul, lebih pada kata-katanya  yang dianggap” radikal”, padahal beliau masih berstatus warga binaan. Namun demikian kedua kelompok tadi umumnya mengakui substansinya. Indonesia sejak reformasi memang dalam kondisi carut marut di semua bidang yang ada. Belum ada satupun Kepala Pemerintahan sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang yang sungguh-sungguh  mampu mencapai tujuan ideal didirikannya NKRI

Sebagai staf pengajar sejak 1987 dan juga wartawan di berbagai media saya memang melihat fakta-fakta yang ada, kesemrawutam dari satu rezim ke rezim berikutnya nyaris tidak terhindari. Berbagai kebijakan yang ada masih jauh dari amanat konstitusi. Problematika bangsa yang disibukan dengan permalahan internal terkait pengelolaan negara yang kurang baik, dan cenderung tidak memiliki landasan pijak yang kuat saat mengambil berbagai kebijakannya. 

“Krisis ekonomi  yang terjadi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang buruk”. (Naerul Edwin Kiki Aprianto,”Evaluasi Kebijakan Keuangan Publik Dalam Tinjauan Islam”).

Pernyataan tegas diatas juga disampaikan seorang akademisi IAIN dalam jurnal STAI Bina Madani No.1 Februari 2021.”Ini akibat pengelolaan pemerintahan sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya”. Ditambahkannya, praktek-praktek oligarki telah menguasai semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu kita pahami bersama, pelayanan publik saat ini dirasakan pada titik terendah sehingga muncul statement, “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah” yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat hingga sekarang. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan pemerintah tidak ada yang gampang urusannya. Semuanya sulit, berbelit-belit, tidak jelas selesainya kapan, urusannya uang, antri panjang, tidak nyaman dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan kompleksitas terkait hak-hak publik yang terabaikan.

Mengapa ini terjadi? Setidaknya Kondisi  ini disebabkan  begitu banyak kebijakan publik yang mengesampingkan kaidah keilmuan yang benar dan terkesan dibuat hanya untuk kepentingan kelompok berkuasa. Dalam pengamatan akademis lainnya Jailani, kondisi diatas juga dianalisis dalam artikelnya.  “Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini seringkali mengabaikan dan  mengecewakan rakyat. Secara konseptual rakyat kecewa pada birokrasi, karena mereka tidak ditempatkan selayaknya sebagai pelanggan yang pantas mendapatkan jasa pelayanan, padahal mereka telah membayar para birokrat itu baik melalui pajak dan lainnya...Lebih dari itu , masyarakat dalam menerima pelayanan harus mengeluarkan biaya pelicin agar dapat cepat selesai”. (Jailani, Pelayanan Publik : Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam”)

Padahal, tujuan kebijakan publik seharusnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan diperolehnya nilai-nilai oleh publik yang bertalian dengan barang pubik (public goods) maupun jasa publik (public service).

 

Kebijakan Publik dalam Islam.

Islam semestinya menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan di segala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Semuanya bersumber pada ajarannya yang berasal dari Alqur’an dan Hadist.

Alqur’an pada hakekatnya adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan AllahSWT turunkan melalui Rasulullah, Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasalam. Karena itu Alqur’an berisi pedoman (al-huda) yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga.

Kebijakan Publik dalam  Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar maqashid shari’ah dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam.

Enam Prinsip Utama dalam memperbaiki kinerja Kebijakan Publik dalam perspektif Islam :

1.      Ketuhanan (Ilahiah) : setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.

2.      Kemanusiaan (Insaniah) : kebijakan apapun yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang.

3.      Keseimbangan (Tawazun) : kebijakan yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.

4.      Keadilan (Al- ‘Adalah) : kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta keseimbangan.

5.      Pelayanan (Al-Khadimah) : sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan, maka kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

6.      Keteladanan (Uswah Al-Hasanah) : selain sebagai abdi, khadam atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat “ Sayyid al-qawm khaadimuhum” (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi mereka.

 

Kebijakan pemerintah sejatinya tidak boleh lepas dari ajaran Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia. Negara yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sangat menekankan pentingnya nilai agama dalam setiap Kebijakan yang akan diputuskan.  Sila pertama hingga sila kelima Pancasila sejatinya harus menjadi pijakan dasar Kebijakan. Begitu juga terkait dengan Tujuan Negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Karena itu sudah seharusnya ajaran Islam menjadi pijakan dasar saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan apapun hingga lini terbawah. Tegasnya, Kebijakan Publik yang sesuai dengan Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat.

 

Kebijakan Publik berorientasi Syariah.

Adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat dengan pilar utama terpenuhinya tujuan syariah (maqashid syari’ah). Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendikiawan Muslim  Imam Al-Ghazali dan  Imam Asy-Syatibi, menegaskan terpenuhinya pilar maqashid shari’ah dalam Kebijakan Publik.

Kedua imam tersebut membagi maqashid syari’ah dalam tiga level, yaitu: Pertama, dharuriyah atau kebutuhan pokok manusia yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kerusakan, kesengsaraan di dunia dan akhirat. Kebutuhan tersebut adalah terpeliharanya agama (hifzud-dien), jiwa (hifzun-nafs), akal (hifzul-‘aqal), keturunan (hifzun-nasb), dan harta (hifzul-maal);

Kedua, hajjiah atau kebutuhan sekunder untuk menopang kebutuhan dharuriyah seperti perlunya badan yang mengawasi kebijakan agar dapat berjalan sesuai tujuan dan untuk mempermudah tercapainya kemaslahatan hidup, dan menanggulangi kesulitan atau penyelewengan, dan; Ketiga, tahsiniyyah, yaitu pemenuhan kebutuhan yang dapat memperindah, suasana yang nyaman di mana syariah menjamin bagi pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Dalam hal kebijakan publik dapat disebutkan pemberian fasilitas bagi pejabat pelaksana kebijakan. Level kedua dan ketiga hanya untuk memperkuat terpenuhinya capaian level pertama yang bersifat pokok dan boleh tidak dipenuhi jika dianggap mengurangi pemenuhan kebutuhan pertama. Kebijakan publik yang beorientasi syariah, tujuan utamanya untuk terjaminnya pemeliharaan ketiga level mashalahah tersebut. Dengan fokus utamanya pada lima kebutuhan pokok manusia yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

 

Penutup.

Semoga dengan uraian singkat ini memberikan inspirasi pada kita semua untuk lebih meyakinkan lagi bahwa, agama Islam yang dibawakan nabi Muhammad saw yang berisikan Firman-firman Allah SWT  sangat komprehensif dan mengatur semua aspek kehidupan manusia. Dalam ilmu Kebijakan Publik, Islam juga telah memberikan pencerahan bagaimana merumuskan dan memutuskan serta mengimplementasikan bagi kemaslahatan umat manusia. Sejatinya Indonesia yang mayoritas Muslim dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sudah seharusnya menerapkan setiap kebijakannya dengan kandungan Alquran, dan tentunya dilengkapi dengan Hadist Nabi serta Ijtihad-ijtihad Ulama sohih Ahlul Sunah.