Oleh:
Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si.
(Dekan Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor)


Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencanangkan 22 Mei sebagai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati (
International Biodiversity Day - IBD).  Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Day) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan masalah keanekaragaman hayati yang melanda dunia dan mengancam eksistensi umat manusia.  Penetapan tanggal 22 Mei sebagai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati dilakukan pada bulan Desember 2000 oleh Majelis Umum PBB untuk memperingati adopsi teks konvensi yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 1992 oleh Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity.  Sebelumnya, ketika pertama kali dibentuk oleh Komite Kedua Majelis Umum PBB pada akhir 1993, tanggal 29 Desember ditetapkan sebagai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati untuk memperingati tanggal mulai diberlakukannya Konvensi Keanekaragaman Hayati, namun dikarenakan banyak negara kesulitan untuk merencanakan dan melaksanaan perayaan yang sesuai untuk tanggal 29 Desember, mengingat banyaknya jumlah hari libur yang bertepatan pada waktu itu dalam setahun, Majelis Umum PBB pada bulan Desember merubah penetapan Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati menjadi tanggal 22 Mei.

Keanekaragaman hayati mengacu pada berbagai spesies hidup di Bumi, termasuk tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur.  Begitu kayanya keanekaragaman hayati Bumi, banyak spesies belum ditemukan disamping banyak spesies yang terancam punah karena aktivitas manusia, sehingga keanekaragaman hayati  berada pada kondisi yang kritis dan membahayakan.  Keanekaragaman hayati sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman besar kehidupan di Bumi dan secara lebih spesifik untuk merujuk pada semua spesies dalam satu wilayah atau ekosistem.  Keanekaragaman hayati mengacu pada setiap makhluk hidup, termasuk tumbuhan, bakteri, hewan, dan manusia.  Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa terdapat sekitar 8,7 juta spesies tumbuhan dan hewan yang ada di Bumi, namun baru hanya sekitar 1,2 juta spesies yang telah diidentifikasi dan dideskripsikan sejauh ini, dimana sebagian besar diantaranya merupakan serangga.   Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa jutaan organisme lain yang ada di Bumi dalam menjadi misteri.  Oleh karena itu, para ilmuwan tertarik pada berapa banyak keanekaragaman hayati yang ada dalam skala global untuk segera ditemukan dan dipelajari lebih lanjut, diantaranya mempelajari berapa banyak spesies yang terdapat dalam suatu ekosistem tunggal seperti hutan, padang rumput, tundra, atau danau.  Ekosistem yang paling banyak menampung keanekaragaman hayati cenderung memiliki kondisi lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan tanaman pada wilayah dengan iklim hangat dan basah di daerah tropis, seperti Indonesia.

Pada kenyataannya saat ini, sebagian besar keanekaragaman hayati Bumi berada dalam bahanya akibat konsumsi manusia dan aktivitas lain yang mengganggu dan bahkan menghancurkan ekosistem.  Polusi, perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk merupakan ancaman bagi eksistensi keanekaragaman hayati.  Ancaman ini mengalami peningkatan sangat signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tingkat kepunahan spesies.  Para ilmuwan juga memperkirakan bahwa setengah dari semua spesies di Bumi akan musnah pada beberapa abad berikutnya.  Oleh karena itu, upaya konservasi sangat diperlukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan melindungi spesies yang terancam punah dan habitatnya.

Constanza et al. (2014) misalnya melakukan penilaian perubahan ekosistem global di muka Bumi.  Menurutnya, terjadi perubahan signifikan terhadap beberapa ekosistem penting di Bumi pada kurun waktu 1997-2011.  Permukaan bumi diperkirakan mencapai seluas 51.625 juta hektar, dimana 70 persen diantaranya merupakan ekosistem pesisir dan laut (36.302 juta hektar) dan 30 persen sisanya merupakan ekosistem teresterial (15.323 juta hektar).  Pada kurun waktu tahun 1997-2011 ini, ekosistem rawa  merupakan ekosistem yang mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana ekosistem ini mengalami penurunan luas hingga 63,64 persen (dari seluas 165 juta hektar tahun 1997 menjadi hanya  60 juta hektar pada tahun 2011) atau menurun seluas 4,55 persen per tahun pada periode tahun 1997-2011.  Ekosistem terumbu karang  (seluas 62 juta hektar pada tahun 1997), kutub (seluas 743 juta hektar pada tahun 1997), hutan tropis (seluas 1.900 juta hektar pada tahun 1997) dan mangrove (seluas 165 juta hektar pada tahun 1997) merupakan lima ekosistem utama yang mengalami penurunan luas, yaitu ekosistem terumbu karang menurun sebesar 54,84 persen (3,92 persen per tahun) menjadi hanya seluas 28 juta hektar pada tahun 2011, ekosistem kutub menurun sebesar 41,72 persen (2,98 persen per tahun) menjadi hanya seluas 433 juta hektar pada tahun 2011, ekosistem hutan tropis menurun sebesar 33,79 persen (2,41 persen per tahun) dan ekosistem mangrove menurun sebesar 22,42 persen (1,60 persen  per tahun) menjadi hanya seluas 128 juta hektar pada tahun 2011. 

Penurunan luas ekosistem ini tentu saja berdampak terhadap eksistensi keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.  Ekosistem sendiri mempunyai empat fungsi utama yang dapat menghadirkan berbagai macam barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia, diantaranya: (i) fungsi penyediaan atau produksi, (ii) fungsi pengaturan, (iii) fungsi pendukung atau habitat, dan (iv) fungsi budaya atau informasi.   

Costanza et al (1997) menyatakan bahwa jasa ekosistem merupakan  layanan dari sistem ekologi dan stok modal alam yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat penting untuk fungsi sistem pendukung kehidupan bumi.  Jasa ekosistem berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan karena itu merupakan bagian dari nilai ekonomi total bumi.  Untuk seluruh biosfer, kekayaan dunia berdasarkan nilai jasa yang sebagian besar berada di luar pasar, diperkirakan berada pada kisaran USD 16-54 triliun/tahun, dengan rata-rata USD 33 triliun/tahun (Costanza et al. 1997).   

Mayoritas nilai jasa ekosistem diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan non pasar.  Jasa pengaturan gas diperkirakan mencapai sebesar USD 1,3 triliun/tahun, jasa pengaturan gangguan/tekanan mencapai USD 1,8 triliun/tahun, jasa pengolahan limbah mencapai USD 2,3 triliun/tahun dan jasa siklus nutrisi mencapai sebesar USD 1,7 triliun/tahun.  63% dari nilai estimasi disumbangkan oleh sistem laut dan pesisir, dimana sistem laut menyumbang nilai ekonomi sebesar USD 20,9 triliun/tahun dan sistem pesisir menyumbang sebesar USD 10,6 triliun/tahun.  Adapun sisanya sebesar 38% berasal dari nilai taksiran sistem terestrial, terutama dari hutan, yaitu mencapai sebesar USD 4,7 triliun/tahun dan lahan basah mencapai sebesar USD 4,9 triliun/tahun.

Seiring dengan perubahan luas ekosistem dunia seperti ditunjukkan Costanza et al. (2014), berdasarkan nilai jasa ekosistem yang dihitung dari nilai ekonomi berbasis harga dasar tahun 2007 dari masing-masing ekosistem yang mengalami perubahan signifikan di atas, tentu saja akan berpengaruh terhadap nilai kekayaan aset keanekaragaman hayati dunia.  Hasil estimasi Costanza et al. (2014) menunjukkan bahwa kekayaan aset keanekaragaman hayati terumbu karang mengalami penurunan dari USD 21,7 trilyun/tahun pada tahun 1997 menjadi hanya sebesar USD 9,9 trilyun/tahun pada tahun 2011; ekosistem hutan tropis menurun dari USD 10,2 trilyun/tahun  menjadi USD 6,8 trilyun/tahun; ekosistem mangrove menurun dari USD 32 trilyun/tahun menjadi sebesar USD  24,8 trilyun/tahun; dan ekosistem rawa  menurun dari USD 4,2 trilyun/tahun mejadi sebesar USD 1,5 trilyun/tahun.  Adapun nilai kekayaan ekosistem kutub sampai saat ini belum dapat diestimasi.

Indonesia, sebagai negara yang dikenal dengan sebutan “the biggest and the richest mega-biodiversity in the world” tentu saja harus menjadi salah satu negara garda terdepan dalam melakukan berbagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati.  Bahkan sebelum ditetapkannya tanggal 29 Desember (pada tahun 1993) yang kemudian dirubah menjadi tanggal 22 Mei (pada tahun 2000) sebagai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati oleh PBB, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustus 1990.  Beberapa pertimbangan lahirnya UU 5/1990 ini diantaranya adalah:

(i)                  bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;

(ii)                bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;

(iii)               bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem; dan

(iv)               bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. 

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (UU No.5/1990) ini adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang serta merupakan tanggungjawab dan kewajiban bersama seluruh komponen warga negara Indonesia, baik Pemerintah maupun masyarakat (termasuk swasta).  Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya ini diantaranya adalah:

(i)                  perlindungan sistem penyangga kehidupan;

(ii)                pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan

(iii)               pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Hadirnya Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya pada tahun 1990 ini menunjukkan adanya keseriusan Indonesia untuk turut serta dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai bagian integral dari ekosistem dunia.  Artinya bahwa Indonesia mempunyai komitmen untuk melakukan berbagai langkah konstruktif agar konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.  Di dalam penjelasan Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya ini disebutkan bahwa  sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.  Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.  Peranserta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.  Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Adapun keberhasilan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya berdasarkan penjelasan UU No.5/1990 ini diantaranya mencakup tiga sasaran utama konservasi, diantaranya adalah :

(i)                  menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);

(ii)                menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); dan

(iii)               mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Berdasarkan data dari Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia 2014-2018 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan seluas 120.385.700 hektar pada tahun 2018 atau menurun seluas 384.600 hektar (0,32 persen) dibandingkan pada tahun 2014 (120.770.300 hektar).  Sedangkan pada ekosistem pesisir dan laut berdasarkan data yang ada pada buku Statistik Sumberdaya Pesisir dan Laut di Indonesia Tahun 2016 yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016), tercatat bahwa luas masing-masing ekosistem di Indonesia diantaranya : mangrove mencapai seluas 3.668.345,60 hektar, lamun seluas 474.920,93 hektar dan terumbu karang seluas 2.424.721,23 hektar.  Jika mengacu kepada nilai yang diberikan oleh Costanza et al. (2014) yang menyatakan bahwa nilai aset sumberdaya alam hutan tropis, mangrove, lamun dan terumbu karang masing-masing sebesar USD 5.382/ha/tahun, USD  193.843/ha/tahun, USD 28.916/ha/tahun dan USD 352.249/ha/tahun, maka dengan tidak menggunakan pendekatan penyesuaian apapun dalam perhitungan berbasis pendekatan benefit transfer method (BTM), maka nilai kekayaan aset keanekaragaman hayati Indonesia dari hanya ekosistem hutan tropis, mangrove, lamun dan terumbu karang saja telah mencapai sebesar  USD 2,23 trilyun/tahun.  Dengan nilai kekayaan  aset sebesar ini, maka sudah sepantasnya Indonesia secara aktif dan pro-aktif melakukan berbagai upaya pengelolaan keanekaragaman hayati secara optimal dan berkelanjutan  agar keanekaragaman hayati yang ada tetap dapat memberikan manfaat ekologis, sosial dan ekonomi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, khususnya rakyat Indonesia.

Sebagai makhluk sosial dan seorang hamba dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al Baqarah: 30; An Naml: 62; Faatir: 39; Al A’raaf: 129; dan Shaad: 26), dimana diingatkan Allah SWT kepada kita bahwa telah nampak kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia (QS. Ar Ruum: 41), maka sudah menjadikan menjadi keharusan, tanggungjawab dan kewajiban kita untuk menjaga amanah yang telah dikaruniakan-Nya sebagai jalan ibadah, karena manusia memang diciptakan untuk menjalankan ibadah kepada-Nya sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Penciptanya (QS. Adz Dzaariyaat: 56). 

Betapa besar karunia yang telah diberikan kepada manusia, khususnya rakyat Indonesia, yang telah diamanahkan Bumi untuk dapat hidup dan berkembang biak serta mendapatkan manfaat bagi kesejahteraannya.  Kekayaan aset sumberdaya alam yang demikian besar yang dihadiahkan sebagai amanah dan tanggungjawab tersebut harus dijaga keberlanjutannya agar generasi yang akan datang tetap dapat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang minimal sama.  Sungguh tanda-tanda kebesaran Allah SWT telah ditunjukkan dengan begitu nyata dan terang benderang, maka nikmat, rahmat dan karunia itu harus disyukuri dengan berbagai macam aktivitas yang membawa kemaslahatan bagi semua (rahmatan lil alamin), salah satunya dengan menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati tersebut, sehingga kita terhindar dari kerusakan yang berkepanjangan dan mendatangkan musibah yang akan memberikan kerugian besar, baik berupa kerugian material maupun non material.  Dengan menjadi bagian integral dari upaya menjaga Ketahanan Keanekaragaman Hayati, sesungguhnya kita berpartisipasi dalam mengelola Keberlanjutan Masa Depan Dunia.