Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor kirim delegasi pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Izin Belajar Mahasiswa Asing dan Izin Penugasan Dosen Asing Pendidikan Tinggi 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia dan diselenggarakan secara luring di Universitas Katolik Soegijapranata dengan menerapkan protokol Kesehatan ketat pada tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2022. UNIDA Bogor mengirim dua perwakilan yaitu Kepala Bidang Direktorat Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri (DKHLN), Faisal Tri Ramdani, S.Sos., M.A.P dan staf DKHLN, M. Rifai Eka Pratama.

Rektor UNIKA Soegijapranata, Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. dalam sambutannya menyatakan selamat datang kepada seluruh peserta maupun panitia di UNIKA Soegijapranata dan diharakan kegiatan ini memberikan manfaat dan lancar sampai selesai nanti.

“Sesuai dengan visi dari Kemendikbud mengenai mahasiswa asing dan penugasan dosen asing itu harus berkebhinekaan secara global dan ini harus diimplementasikan juga, tidak boleh hanya sekedar wacara. Dan mindset kita harusnya setara dan mengejar kita setara dan ketika dosen Indonesia mengajar ke luar negeri itu dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya oleh karena itu ketika dosen luar mengajar di Indonesia alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia juga,” ungkap Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si.

Selanjutnya Perwakilan Kemendikbud, Endang Taryono dalam sambutannya menyatakan dalam paparannya bahwa diharapkan nanti bagi mahasiswa luar negeri yang mengenyam pendidikan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib dalam perkuliahan mahasiswa asing di Indonesia. Dan terima kasih kepada 77 perguruan tinggi yang ikut serta dalam kegiatan ini yaitu kegiatan untuk peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa asing termasuk juga untuk peningkatan pelaksanaan oleh mitra Kemendikbudristek seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Intelegen Negara (BIN) dan mitra lainnya serta diharapkan dengan kegiatan kali ini memberikan dampak positif baik untuk pelayanan mahasiswa asing maupun untuk penugasan dosen asing.

Kelembagaan Kemendikbudristek, Sodikin selaku operator izin belajar dalam pemaparan materinyata bahwa sebelum tahun 2015 membuat izin belajar untuk mahasiswa asing dilakukan secara manual akan tetapi saat ini sudah menggunakan sistem yang memudahkan dalam prosesnya. Sistem ini banyak membantu terutama dalam segi waktu dan biaya yang dimana pada saat manual dibutuhkan waktu 1 sampai 3 bulan yang sekarang hanya memerlukan waktu 3 jam sampai 3 hari saja. Dan walaupun sudah sesuai sistem akan tatapi ada saja kelemahannya oleh karena itu selalu dibutuhkan pengembangan aplikasi dan pengasahanan pemahaman para operator di perguruan tinggi yang salah satunya dengan kegiatan bimtek ini.

Pengembang aplikasi izin belajar, Dr. Andreas Hadiyono, ST., MMSI dari Universitas Gunadarma menyatakan dalam paparannya menyatakan bahwa ada dua jenis pengajuan izin belajar yaitu berdasarkan jenis dokumen dan berdasarkan lama waktu. Berdasarkan jenis dokumen ada pengajuan baru yaitu pengajuan yang membutuhkan persyaratan standar seperti paspor, los, surat kesehatan dan dokumen lain dan pengajuan perpanjangan yaitu pengajuan yang membutuhkan tambahan dokumen seperti nilai atau kitas. Dan untuk jenis pengajuan izin berdasarkan berdasarkan lama waktu yang diantaranya pengajuan di atas 3 bulan yang menghasilkan surat izin belajar elektronik dan pengajuan di bawah 3 bulan yaitu pengajuan yang tidak menghasilkan izin belajar elektronik, ditunjukan hanya untuk pendataan yang dimana 1 tahun hanya mencatat mahasiswa 1 mahasiswa.

“Pengembangan sistem ini terus dilakukan baik pengembangan jangka pendek dan jangka panjang. Pengembangan jangka pendek diantaranya penomoran mahasiswa asing dan pembuatan histori mahasiswa asing yang isinya diantaranya waktu kunjungan, lama studi, universitas dan status di Indonesia. Dan untuk jangka panjang lebih terfokus kepada pengembangan dengan mengintegrasikan dengan pembuatan visa,” tutur Dr. Andreas Hadiyono, ST., MMSI.

Perwakilan Direktorart Jenderal Imigrasian, Wihadi Sutrisno dalam paparan materinya menyatakan bahwa imigrasi memiliki kewenangan penuh untuk menolak masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan juga tentu Menerima orang asing yang bermanfaat untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan dalam pelayanan visa dikarenakan saat ini masih pada pandemi COVID-19 maka ada beberapa inovasi yang  dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan seperti pada persyaratan tambahan seperti bukti telah menerima vaksin doses lengkap, surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia dan bukti kepemilikan asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama berada di Wilayah Indonesia.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai pemahaman dan pengembangan sistem izin belajar untuk mahasiswa asing.