Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Mukhlis Universitas Djuanda (UNIDA) selenggarakan kajian isu keumatan pada Sabtu (21/01/2023). Mengusung tema “Mari Kembali ke Fitrah - Love is Fake When it is Expressed in the Wrong Way” kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitul Hamdi ini menghadirkan narasumber Ustadz Jarkasih, Ketua Yayasan Tuhfah Al-Islam, serta Ustadz Fitrah Ashab, S.IP., S.H Ketua Forum Masyarakat Peduli Bogor, Forum Relasi Asri.

Catra Diwangkara selaku Ketua LDK Mukhlis UNIDA menyampaikan dalam sambutannya bahwa kajian isu keumatan ini merupakan kajian isu keumatan yang membahas tentang permasalahan umat. Sesuai dengan tema, hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perzinahan pada siswa dan kasus homoseksual yang semakin menyebarluas, terkhusus di Bogor.

“Tema kali ini, melihat adanya fenomena yang terjadi yaitu kekerasan serta penyimpangan seksual langsung direspons oleh LDK Mukhlis dengan melaksanakan kajian isu keummatan. Kajian ini sangat tepat dilakukan karena banyak mahasiswa yang memerlukan informasi tentang bagaimana pandangan terhadap fenomena tersebut,” jelasnya.

Catra Diwangkara mengatakan, mahasiswa mempunyai peran penting bagi perubahan, sehingga melalui kajian ini diharapkan mahasiswa memiliki pemikiran yang terbuka, serta wawasan yang luas dalam menganalisis fenomena yang ada.

“Dengan bertambahnya ilmu atau wawasan terkait fenomena ini harapannya mahasiswa dapat memberi pemahaman secara bijaksana untuk mengatasi fenomena saat ini,” pungkasnya.

Pada sesi penyampaian materi Ustadz Jarkasih memaparkan berbagai bencana kemanusiaan yang kerap terjadi saat ini.

“Bencana kemanusiaan ada berbagai jenis, salah satunya yang senyap namun membunuh fitrah kemanusiaan, seperti hilangnya rasa malu dan takut, mematikan akal sehat, menjadi predator diantara sesama manusia, membuang ajaran agama, hilangnya empati dan insani,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ustadz Fitrah menjelaskan bahwa di Bogor sudah ada produk Hukum yang mengatur tentang penyimpangan seksual.

Berbagai produk hukum ini harus ada sosialisasi dan dukungan untuk mencegahnya. Payung hukum terkait permasalahan LGBT harus lebih ditekankan dan diangkat ke permukaan,” tukasnya.