OPINI – Fenomena mudik setelah status luar biasa DKI dan Detabek merupakan masalah yang dihadapi saat ini. Mudik atau pulang kampung di Indonesia biasanya dilakukan saat liburan sekolah dan liburan hari raya terutama hari raya sebagian besar warga negara indonesia, Idul Fitri. Fenomena mudik lebih cepat dapat dipicu beberapa hal, diantaranya, anjuran pemerintah pusat dan provinsi untuk tidak adanya mudik lebaran tahun ini dapat memicu mudik lebih cepat dari seharusnya.

Kekhawatiran penutupan jalur mudik saat pandemik covid-19 semakin meningkat menyebabkan pemudik pulang kampung lebih cepat. Kebijakan work from home dan school from home juga menyebabkan anggapan bahwa sekolah dan tempat kerja libur. Ini dimanfaatkan oleh para perantau untuk pulang menengok orang tua dan sanak saudara di kampung.

Asumsi ini tidak berlaku umum. Anjuran untuk work from home atau anjuran untuk ASN untuk tidak melakukan mudik melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2020 hanya berlaku bagi sebagian kelompok pemudik. Pemudik yang memiliki pilihan untuk mudik atau tidak mudik. Ada perantau yang mudik karena memang harus pulang.

Sebut saja Pak Mardi, seorang buruh bangunan dari sebuah desa kecil di ujung timur Kabupaten Kuningan. Ia memilih pulang saat proyek bangunan tempat dia bekerja sebagai buruh kontrak menghentikan sementara pekerjaannya. Sistem bayaran harian dengan upah Rp. 150.000,- dengan uang makan Rp. 50.000 per hari berhenti saat pekerjaan dihentikan. Pemberi pekerjaan tidak memberikan penjelasan kapan pekerjaan akan dimulai kembali. Pak Mardi memutuskan pulang karena ia berpikir lebih baik tinggal di kampung dan dapat makan seadanya bersama keluarga daripada bertahan tinggal di kota tanpa pekerjaan.

Pak Mardi tidak sendirian. Sayangnya DKI Jakarta tidak memiliki data jumlah pekerja sektor informal dalam DKI Jakarta dalam angka 2020. Data Sakernas 2018 menunjukkan 58,22 % migran terserap dalam sektor informal. Secara kasat mata di kawasan Jabodetabek banyak pedagang makanan dan kelontong di perkampungan, perumahan dan pasar, pekerja bangunan, tukang tambal ban, pedagang kayu dan besi, pemulung serta pembantu rumah tangga yang merupakan migran dari seluruh wilayah di Indonesia.

Pandemic covid-19 menyebabkan Pak Mardi memiliki kawan-kawan yang lain yang berasal dari sektor formal. Secara keseluruhan ekonomi Indonesia dan dunia terdampak dahsyat dengan pandemic covid-19 ini. IHSG sempat menguat hari ini di angka 4.538,93, angka penguatan yang masih terbilang rendah dalam sejarah nilai IHSG. Nilai dolar menyentuh angka Rp 16.310.

Sektor manufaktur dan pariwisata mendapat goncangan besar. Menurut World Travel and Tourism Council (WTTC) sekitar 50 juta orang di dunia akan kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata akibat pandemi covid-19 (BBC News, 14 Maret 2020). Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009. OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 ini akan berkisar pada angka 2,4%, turun dari angka 2,9% pada bulan November (BBC News Indonesia, 3 Maret 2020). Ini semua tentunya berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Indonesia.

Lesunya industri pariwisata telah terasa. Berapa usaha hotel dan restoran telah merumahkan karyawan mereka. Pengurangan jam kerja minimarket dan super market, penutupan mall, tempat hiburan, pengurangan omset pedagang kecil, dan menyusul jika dampak penurunan daya beli berdampak pada penurunan poduksi akan menyebabkan pengurangan karyawan pabrik. Gelombang besar pemudik pedagang Pasar Tanah Abang, pusat grosir dan retail baju dan tekstil terbesar di Asia Tenggara tinggal menunggu waktu dengan sepinya pembeli. Semuanya beimbas pada peningkatan jumlah pemudik. Mengapa demikian?

Kasus Pak Mardi memberikan gambaran bahwa kota besar memiliki makna sebagai tempat mencari nafkah. Tidak ada peluang mencari penghasilan, kota akan ditinggalkan.
Pekerja pabrik atau pedagang sebagian besar tinggal di rumah kontrakan. Mereka mengalirkan uang hasil bekerja di kota seperti Jabodetabek, tempat zona merah covid-19 ke desa-desa tempat tinggal mereka. Keterikatan sosial dan ekonomi mereka bukan pada kota tempat mereka bekerja, namun pada desa tempat mereka tinggal. Mudik bagi mereka bukan hanya berlibur namun coping strategy.

Arnsaether dan Baerenholdt (2001) menyebutkan coping strategy adalah strategi yang diambil untuk menghadapi suatu masalah tertentu.

Salah satu cara yang diajukan adalah melalui networking. Kembalinya para pekerja ke desa menunjukkan jaringan sosial yang mereka bangun bukan di tataran kota tempat tujuan merantau namun di desa tempat tinggal mereka. Saat tidak ada sumber penghasilan, mereka mengandalkan jaringan sosial di desa (orang tua, keluarga, dan tetangga) untuk menopang kehidupan sehari-hari mereka. Ikatan sosial yang dibangun untuk menjaga keamanan diri dan keluarga berada di tataran keluarga atau komunitas desa. Mempertahankan perantau ada di kota tempat perantauan berarti harus mampu membangun jaringan sosial yang kuat di tempat perantauan.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membangun inovasi. Cara-cara baru untuk dapat keluar dari krisis. Membangun peluang-peluang pekerjaan baru yang menyebabkan perantau dapat bertahan di perantauan, menjual barang dagangan melalui cara online, atau inovasi-inovasi lain yang dapat membuat perantau bertahan di perantauan. Ini berarti hal yang dapat dilakukan untuk menahan pemudik adalah menetapkan status kota sebagai sumber mencari nafkah dengan mendorong peluang-peluang baru dan mendorong ikatan sosial di antara perantau di kota. Membangun jejaring sosial jelas bukan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam 14 hari dan membangun peluang baru sangat mengandalkan kreativitas perantau. Arus pemudik menjadi konsekuensi yang kemudian terjadi.

Lantas apa yang dapat dilakukan?

Pertama, harus diterima bahwa fenomena mudik bagi warga tidak ber-KTP Jabodetabek adalah fenomena yang pasti akan terjadi. Ketidak-siapan dan menolak kenyataan pemudik akan timbul adalah awal mula dari ketidak-siapan mengelola fenomena ledakan pemudik. Menyalahkan pemudik tidak menyelesaikan masalah. Toh pemerintah pusat dan daerah Jabodetabek tidak dapat memberikan jaminan agar perantau tetap berada di Jabodetabek. Membiarkan pemudik pulang tanpa manajemen yang baik sama dengan mengirim ODP ke daerah.

Membiarkan pemudik berkumpul di bis dan kereta sama dengan memproduksi ODP skala massal di dalam alat transportasi mudik. Selain itu, sarana kesehatan di daerah tentu tidak selalu lebih baik daripada sarana kesehatan di Jabodetabek. Bagaimana dapat melimpahkan penanganan puluhan ribu ODP ke kabupaten/kota atau faktanya, ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Kedua, langkah yang dapat dilakukan adalah mengorganisir pemudik. Lakukan pendataan pemudik. Pemberlakuan SFH dan WFH pada tanggal 14 Maret 2020 dapat dijadikan sarana titik tolak isolasi orang yang terdaftar sebagai pemudik. Hanya orang yang telah dinyatakan bersih dari covid -19 setelah melakukan masa isolasi 14 hari yang dapat melakukan perjalanan mudik. Langkah ini berimplikasi pada pengaturan waktu mudik dan alat transportasi mudik. Karena rentang waktu awal masa isolasi diri ini telah terlalui, maka dapat diperpanjang pada masa rentang masa isolasi berikutnya.

Ketiga, berikan insentif mudik dan tetapkan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai alat transportasi, jalur dan waktu mudik. Tindakan ini tentu berimplikasi pada biaya besar. Tapi apakah biaya ini tidak lebih besar daripada biaya menangani ketidakpastian jumlah ODP dan penyebaran ODP yang tidak terdata? Dan apakah biaya ini tidak lebih besar daripada menanggung kebutuhan hidup perantau?

Keempat, lakukan kerjasama dan koordinasi dengan lokasi tujuan pemudik. Koordinasi inter-regional merupakan masalah klasik. Saat pandemik kasus tekanan pada pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan yang tegas mengenai pemudik sangat urgent untuk dilakukan. Isolasi lokal atau wilayah yang diambil oleh sebagaian desa atau kabupaten tentu tidak menyelesaikan masalah pemudik. Mereka tidak bisa hidup di Jabodetabek dan tidak diterima di daerah asalnya. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam pasal 28H UUD 1945.

Kelima, pemudik hanya berlaku bagi kalangan pekerja dan industri kecil yang mengalami kasus serupa. Tidak berlaku bagi kalangan yang tidak mengalami kesulitan ekonomi, ASN, tidak mengalami PHK dll. Oleh karenanya regulasi dan pendataan di tahap awal sangat diperlukan.

Keenam, setelah mudik, pemudik tidak dapat kembali ke Jabodetabek untuk menjaga data capaian penanganan pandemik di wilayah tujuan perantauan. Oleh karenanya langkah keempat, atau regulasi antar region penting diperlukan.

Melalui langkah-langkah ini, mudik sebagai coping strategy kelompok pekerja yang terdampak dapat terkoordinasi dengan baik.

Agustina Multi Purnomo, S.P., M.Si.

(Anggota Dewan Pendidikan Kota Bogor, Puspaga Kota Bogor, Kahmi Bogor, dan Dosen Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor)

Sumber : https://headlinebogor.com/opini/agustina-m-purnomo-mudik-sebagai-coping-strategy/4