Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda (UNIDA) selenggarakan Webinar Nasional Save Puncak : Menghadirkan Kawasan Puncak Sebagai Kawasan Wisata yang Ramah, Aman, Nyaman, dan berkelanjutan. Webinar Nasional terlaksana secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings pada Rabu, 23 Maret 2022 dan diisi oleh Rektor UNIDA, Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH. selaku Keynote Address, Bupati Bogor, Ade Yasin, SH., MH, Anggota Komisi V DPR/MPR RI, Drs. Mulyadi, MMA, Kapolres Bogor, AKBP Dr. Iman Imanuddin serta Dosen UNIDA Bogor, Dr. Lucky Hikmat Maulana, M.Si. Webinar Nasional tersebut merupakan bagian dari rangkaian Milad ke-35 UNIDA.

Rektor UNIDA Bogor, Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH. dalam welcome remarks menyampaikan webinar kali ini sangat menarik dan mengangkat problematika dari tahun ke tahun di kawasan Puncak yang sampai saat ini belum tuntas.

“Kalau kita melihat beberapa faktor lingkungan yaitu dimana idealnya 80% kawasan puncak seharusnya merupakan kawasan hutan lindung, akan tetapi pemerintah ingin Puncak sebagai kawasan wisata yang dimana dalam kawasan tersebut terdapat masalah yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan yaitu kemacetan, khususnya di akhir pekan. Melalui webinar kali ini Alhamdulillah telah hadir narasumber yang berkompeten dibidangnya sehingga diharapkan webinar kali ini dapat menemukan solusi atas problematika Puncak. Harapannya hasil dari webinar ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta bagi masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh panitia atas terselenggaranya webinar ini dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan,” tutur Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bogor, Hj. Ade Yasin, SH., MH dalam paparan materinya menyatakan bahwa kawasan puncak menjadi kawasan yang strategis dan menjadi kawasan pariwisata  primadona di Kabupaten Bogor. Namun, permasalahan yang saat ini masih terjadi di kawasan puncak adalah kemacetan yang juga banyak orang mengenal dengan istilah “wisata macet”. Puncak menjadi unggulan di sektor wisata yang tentunya diharapkan bahwa perencanaan pengembangan yang tepat dalam sektor pariwisata dapat menghasilkan penyerapan tenaga kerja, menambah pendapatan dan menggerakan perekonomian daerah.

“Pemerintah tidak ingin terlalu mengeksploitasi Puncak, karena Puncak terdiri dari kawasan konservasi, perkebunan dan lain-lain, oleh karena itu kami sudah batasi pembangunan gedung-gedung permanen untuk perlindungan kawasan Puncak dan pemerintah ingin menerapkan kawasan hijau, lestari, alami dan lebih ke nuansa wisata pedesaan serta  wisata ramah alam. Puncak saat ini sudah menyediakan homestay yang ramah lingkungan dibanding dengan hotel megah karena faktor keadaan tanah yang tidak terlalu kuat. Dengan konsep alam, Puncak tidak akan kehilangan wisatawan karena pada tahun 2019 saja untuk wisatawan domestik itu tercatat 9.397.067 jiwa, tahun 2020 tercatat 5.057.335 dan 2021 tercatat 6.453.345 jiwa sedangkan untuk wisatawan mancanegara pada tahun 2019 tercatat 323.518 jiwa, untuk tahun 2020 terdapat 60.552 jiwa dan pada tahun 2021 tercatat 2.609 jiwa. Jumlah kunjungan tersebut dapat dikatakan tinggi walaupun terdapat penurunan dikarenakan pandemi COVID-19 yang harus menerapkan berbagai peraturan,” tuturnya.

“Dasar hukum kepariwisataan Kabupaten Bogor itu menginduk pada Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011. Prinsip dan konsep pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bogor yaitu di Puncak dan Lido serta sekitarnya harus berprinsip berkelanjutan, tangguh dan inklusif yang bermanfaat untuk semua orang. Dan saya tetap berpendapat bahwa solusi kemacetan Puncak itu adalah jalur Puncak II, Puncak II itu anggarannya tidak sampai 1 triliun. Jalur Puncak II juga bukan hanya solusi untuk jalur Puncak akan tetapi solusi juga untuk pariwisata Cianjur karena kawasan Cianjur terhimpit macet untuk ke Cianjur jika lewat Puncak macet begitupun lewat Bandung tetap macet oleh karena itu Jalur Puncak II bukan hanya dapat menyelamatkan Puncak akan tetapi dapat menyelamatkan daerah lain,” ungkap Hj. Ade Yasin, SH., MH.

Anggota Komisi V DPR RI, Drs. Mulyadi, MMA dalam paparan materinya menyatakan bahwa memandang Puncak tidak saja memandang sebagai destinasi wisata karena memandang Puncak minimal ada 3 hal yaitu puncak sebagai destinasi wisata atau jalur wisata, puncak sebagai jalur lintasan dan puncak sebagai jalur nostalgia. Puncak dalam konsep jauh sudah dibahas saat pertemuan dengan Dinas Perhubungan disampaikan bahwa kemacetan di Jalur Puncak berada dititik itu-itu saja sejak dulu oleh karena itu sebagai pemilik wewenang mengenai permasalahan tersebut disampaikan bahwa apakah ada solusi seperti relokasi atau pembangunan fly over, underpass atau bahkan bundaran untuk mengurangi kemacetan yang sulit untuk diatasi.

“Untuk Kementerian PUPR bahwa sudah ada pertemuan sudah diingatkan bahwa masalah Puncak harus diatasi dan pemerintah harus hadir dan puncak dalam masalah kemacetan sering disebut dengan “Puncak Horor” yang dimana kemacetan sangat parah sampai 10 jam lebih. Opsi jangka panjang yaitu jalur Puncak II yaitu sebagai solusi utama karena jalan Puncak saat ini bebannya sudah berat. Puncak memiliki 3 dimensi dalam pandangan saya yaitu jalur, masyarakat dan kondisi alam, solusi menengah revitaslisasi jalur, dan jangka pendek untuk permasalahan jalur Puncak membuat underpass, fly over dan bundaran di simpul kemacetan untuk mengurai kemacetan dan masyarakat dapat menikmati wisata di Puncak. Dan diharapkan webinar kali ini dapat menjadi rekomendasi dan menjadi bagian bahan dan referensi untuk mencari solusi permasalahan di Kawasan Puncak,” ungkap Drs Mulyadi, MMA.

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K., M.Si., CPHR dalam paparan materinya mengenai Penanganan Kemacetan di Jalur Puncak menyampaikan bahwa permasalahan-permasalahan di jalur Puncak seperti banyaknya pembangunan second home atau villa, wisma dan hotel yang didominasi oleh warga Jakarta, banyaknya sentra ekonomi rakyat disepanjang jalur puncak yang memanfaatkan bahu jalan seperti rumah makan, hotel, supermarket serta pasar buah, adanya lokasi wisata dadakan disepanjang jalur gunung mas sampai dengan Rindu Alam sehingga kendaraan parkir sembarangan serta jumlah angkot yang volumenya sangat besar yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Kawasan Puncak merupakan kawasan primadona khususnya untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya karena jaraknya yang dapat dikatakan cukup dekat. Tujuannya untuk mengurai kemacetan, saat ini dilaksanakan kebijakan Ganjil Genap pada akhir pekan bukan untuk menghambat masyarakat berwisata ke Puncak akan tetapi justru diharapkan arus kendaraan yang masuk akan lebih lancar.

“Ada 15 titik masalah yang menjadi titik kemacetan disepanjang jalur Puncak diantaranya simpang Gadog, simpang Pasir Angin, Cimory 3, simpang Megamendung, Cimory 2, simpang Cilember, Cimory 1, simoang Lembah Nyiur, simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, simpang Jatiwangi, simpang Taman Safari, Warung Kaleng, Gunung Mas, Attawun serta Rindu Alam sehingga Polisi menmpatkan personel di titik-titik tersebut untuk mengurai kemacetan. Upaya penanganan kemacetan di jalur Puncak yang diterapkan yaitu pemberlakukan Ganjil-Genap dan pemberlakuan satu arah atau one way. Jadi simpulan dan saran untuk kemacetan Puncak adalah kemacetan di jalur Puncak disebabkan oleh kapasitas jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan; ditambah adanya titik hambat keluar masuk kendaraan dari persimpangan, rumah makan, hotel; dan pasar buah dan adanya kendaraan angkutan umum yang berhenti sembarangan. dan mengetem sembarangan. Selain penertiban PKL yang berjualan di sepanjang Gunung Mas sampai Rindu Alam secara continue. Perlu adanya pengetatan kebijakan Ganjil-Genap di jalur Puncak yang dilaksanakan secara bersama melibatkan instansi terkait serta penerapan one way selama ini cukup efektif walaupun masih ada kekurangan,” tutur AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K., M.Si., CPHR.

Selanjutnya Dosen UNIDA Bogor, Dr. Lucky Hikmat Maulana, M.Si. dalam paparan materinya mengenai Manajemen Bisnis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Menghadirkan Pariwata yang Ramah, Nyaman dan Berkelanjutan menyatakan bahwa karena pembahasan Puncak ini berkaitan dengan berkelanjutan jadi harus dikaitkan dengan Suistainable Development Goal (SDGs) yang intinya bagaimana sebuah pembangunan harus berkelanjutan, berkelanjutan berarti apa yang dinikmati hari ini maka harus dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Tidak boleh ada yang tertinggal dan sifatnya harus universal dan terintegrasi, dalam hal kaitannya dengan pariwisata terdapat 3 poin yang sering disebut dengan The Tripple Buttom Lines yang akan bersentuhan dan keterkaitan sangat erat yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi yang semuanya itu harus sustainable. Dalam aspek pembangunan dalam poin ekonomi yaitu harus menguntungkan secara ekonomi, kontribusi kepada kekayaan lokal, adanya kualitas SDM dan berkeadilan sosial. Dalam aspek lingkungan alam tentunya kawasan Puncak itu penuh dengan destinasi wisata dan infomasi dari BPBD bahwa 80% lokasi tersebut berada pada kondisi rawan bencana dan ini perlu kearifan masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi bencana yang pada dasarnya ada bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, dan untuk aspek sosial budaya yang dimana di kawasan Puncak sudah terjadi perubahan akukturasi budaya misal dimana fenomena Warung Kaleng itu sampai mendunia.

“Yang terjadi di Puncak adalah antara permintaan dan sediaan itu tidak sinkron, pengaturan apapun ini akan menjadi kendala jika over kapasitas karena supply menjadi sangat tinggi akan menjadi masalah kedepannya oleh karena itu lembaga pengatur sosial kemudian tokoh-tokoh masyarakat ini akan menjadi sangat penting. Efek domino industri pariwisata sangan luar biasa, diawali dengan dari perjalanan wisata, perencanaan wisata sampai ke objek wisata, berapa banyak bidang usaha yang dapat dimanfaatkan seperti transportasi, makanan, hiburan, akomodasi dan lainnya. Bidang usaha yang dapat dijalankan dalam pariwasata sudah diatur dalam UU RI No. 9/1990 diantaranya bidang usaha jasa pariwisata, bidang usaha sarana serta Usaha ODTW,” ungkapnya.

“Strategi bisnis ke depan harus menyesuaikan perkembangan zaman dan tekonologi, termasuk para pengusaha di kawasan Puncak baik itu UMKM dan pengusaha yang sudah mapan mau tidak mau Digital Micro Targeting untuk menyasar quality tourism ini harus sudah digencarkan lagi. Dunia sudah berubah, fenomena sudah berubah konten influencer sangat berperan. Pengusaha kawasan Puncak harus kerjasamakan dengan film creator sebagai sarana promosi tidak langsung serta pengusaha Puncak harus membawa event dunia, regional dan domestik dan ciptakan event domestik yang mendunia, para pengusaha minimalnya bisa saja membuat event Nonton Bareng (Nobar) ini bisa menjadi semarak. 3 saran dalam kesempatan ini yaitu kenali perubahan perilaku wisatawan, bertransformasi secara aktif serta perkuat strategi pemasaran digital,” tutur Dr. Lucky Hikmat Maulana, M.Si menambahkan.

Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan webinar nasional tersebut, Chancellor UNIDA Bogor, Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH dalam Closing Remark menyampaikan bahwa jika dilihat dari sosial budayanya ada dampak dari asimilasi, ada dua dampak yang pertama dampak positif diantaranya pengadaan air, pembangunan atau perbaikan rumah ibadah atau mesjid, perbaikan fasilitas publik, pertumbuhan ekonomi lokal kawasan Puncak, pernikahan campuran, dakwah, waqaf dan zakat. Sedangkan untuk dampak negatifnya sangat jelek yaitu diantaranya penyakit masyarakat (pekat) seperti pelacuran, judi, minuman keras, pencurian dan dampak negatif lainnya seperti di kawasan Puncak menjadi kawasan nikah Mut’ah atau pernikahan sementara.

“Untuk permasalahan di Puncak maka kami menawarkan penguatan kelembagaan dalam menjaga migrant groups dengan baik, karena banyak masalah yang terjadi dalam migrant groups harus dibenahi. Selain migrant groups, kita juga harus mengembangkan akselerasi percampuran budaya dan UNIDA sedang mengembangkan itu bersama masyarakat. Untuk saran kemacetan Puncak bagaimana jika pengaturan entry no entry seperti pada hari Sabtu dan Minggu kendaraan Bus tidak diperbolehkan masuk, lalu pengembangan traffic management atau rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan untuk hari Sabtu dan Minggu. Pembinaan UMKM seperti PKL liar yang memakan jalan itu harus dibenahi secara teliti agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tutur Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH.

“Dalam rangka panjang, solusi pembangunan jalur Puncak II sangat dibutuhkan. Banyaknya pajak yang diambil dari kawasan Puncak harus sebanding dengan keuntungan yang diperoleh masyarakat Puncak, oleh karena itu mari kita bangun Puncak lebih komprehensif baik ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan. UNIDA Bogor juga berkiprah di kawasan Puncak dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum di daerah Puncak untuk membantu pemerintah meningkatkan peran masyarakat agar ikut membangun dan menikmati Puncak sebagai Kawasan pariwisata. Tiga (3) hal yang dapat ditawarkan diantaranya penguatan kelembagaan, pengaturan yang lebih tegas dan budaya masyarakat yang dapat mematuhi dua hal yang lainnya,” tambah Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH.