Dalam rangkaian kegiatan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), Fakultas Hukum (FH) Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor menggelar Simposium yang diselenggarakan secara hybrid di Ballrom Horison Ultima Bhuvana Hotel, Ciawi,  dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta melalui daring melalui platform Zoom Cloud Meeting, Senin (1/11/2021).

Mengangkat tema bertajuk “Modal Dasar Pembentukan Profesi Hukum yang Profesional dan Berintegritas”, simposium ini diisi oleh Dekan FH UNIDA Bogor Dr. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH sebagai Keynote Speaker, juga mengundang Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A Drs. Nasrul, MA dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Sekti Anggraeni, SH., MH sebagai narasumber. Adapun moderator ialah Dosen FH UNIDA Bogor Ika Darmika, SH., MH. Sementara itu peserta merupakan para mahasiswa, alumni FH UNIDA Bogor, serta para dosen dari berbagai perguruan tinggi.

Turut hadir membuka jalannya acara secara resmi, Rektor UNIDA Bogor Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si menyampaikan bahwa pandemi bukan alasan untuk tidak belajar dan meningkatkan kemampuan. Sebaliknya, di tengah pandemi saat ini merupakan kesempatan untuk dapat mengasah dan mempertajam keterampilan. Melalui simposium profesi hukum yang digelar, Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si berharap, khususnya kepada para mahasiswa FH UNIDA Bogor untuk mempersiapkan diri guna menjadi lulusan yang profesional dan berintegritas sesuai dengan yang terdapat dalam 21 Nilai Karakter Tauhid.

“Pada kondisi pandemi saat ini ada 3 aspek utama yang perlu dimiliki, khususnya oleh para mahasiswa. Diantaranya pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Mahasiswa dituntut untuk dapat lebih kreatif dan inovatif, apalagi akses pembelajaran yang luar biasa dan lebih mudah harus dimanfaatkan dengan baik. Selamat mengikuti kegiatan simposium, mudah-mudahan memberikan kebaikan dan berkah untuk kita semua,” ujar Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si pada saat memberikan sambutan.

Pada sesi pemaparan materi, Dr. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH memaparkan terkait dengan Keberadaan Profesi Hukum dan Perkembangan Profesi Hukum saat ini. Dr. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH mengatakan, profesi hukum kian berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat yang memunculkan kebutuhan hukum dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Dalam meningkatkan profesionalitas para praktisi hukum dalam era modern harus didasari oleh Das  Sollen (peraturan hukum) yang bersifat umum atau menyesuaikan aturan yang mengatur mengenai kebijakan atau kewenangan yang dikhususkan kepada para praktisi tersebut dengan memperhatikan Das Sein (mengingat peristiwa konkret) sesuai kebutuhan yang akan diterapkan dalam praktek,” paparnya.

Lebih lanjut, Dr. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH menyebutkan bahwa profesi hukum merupakan profesi istimewa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Maka dalam hal ini perlu adanya sikap profesional dan integritas yang harus dimiliki oleh seorang ahli hukum untuk dapat menjaga amanah profesi.

“Diantaranya bertaqwa, istiqamah menjalankan amanah, mentaati ketentuan hukum yang berlaku, bersih tranparan dan profesional, kejujuran, menghargai waktu dan managemen waktu, komitmen dengan akad, aqidah dan i’tikad, memiliki harga diri, bertanggung jawab, hidup hemat dan efisien, bahagia karena melayani, memperhatikan kesehatan, pantang menyerah, memperluas jaringan silahturahmi dan sebagainya. Itu kunci untuk bisa menjaga amanah profesi hukum ini,” sebutnya.

Sementara itu, Drs. Nasrul, MA menuturkan, hakim sebagai salah satu profesi hukum dari sekian banyak profesi hukum yang ada merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Drs. Nasrul, MA mengatakan, setiap profesi memiliki nilai-nilai yang harus dilaksanakan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan profesi hakim di Indonesia, di mana terdapat kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya.

“Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim diilustrasikan dengan lambang yang dipakai hakim, yaitu Kartika, Cakra, Candra, Sari, dan Tirta. Kartika ialah bintang, yang melambangkan ketuhanan yang maha esa. Cakra, ialah senjata ampuh dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman dan ketidakadilan yang dalam arti lain adil. Candra, ialah bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa. Sari, ialah bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat atau dalam arti lain berarti budi luhur. Sedangkan Tirta, ialah air, yang membersihkan segala kotoran di dunia, hal ini mensyaratkan bahwa seorang hakim harus jujur,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Essadendra Aneksa, SH yang hadir mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, menjelaskan mengenai tugas pokok Kejaksaan Negeri. Selain itu, dijelaskan juga bagimana tahapan dan persyaratan untuk dapat berkarir di Kejaksaan Negeri.  

“Untuk menjadi bagian atau berkarir di Kejaksaan, tentu harus memiliki beberapa persyaratan dan melalui mekanisme yang harus dipenuhi. Ini perlu diperhatikan, karena akan banyak tantangan dan hambatan yang tentunya menjadi dinamika tersendiri dalam penanganan suatu perkara,” ujar Kasubsi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejari Kota Bogor tersebut.