Ramadan dan Ketaatan Terhadap Hukum

Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH (Rektor Universitas Djuanda)

 

 

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

 

Ramadan merupakan bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan. Setiap muslim seharusnya bersuka cita karena diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Berpuasa sebulan penuh pada hakikatnya adalah mengajarkan muslim untuk menahan diri, sesuai dengan asal kata puasa dari kata saum atau shiyam yang berarti menahan diri. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah ketaqwaan sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 183: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.

 

Tentu telah difahami secara umum mengenai pengertian ketaqwaan yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketaatan merupakan kata kunci dalam ketaqwaan. Puasa mengajarkan muslim untuk menahan diri untuk tetap menaati perintah Allah dan menahan diri untuk  menjauhi larangan Allah. Pada ketaqwaan terdapat keterikatan seorang muslim dengan hukum syariah, kemampuan untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah untuk meraih ridho Allah SWT.

 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketaatan terhadap hukum yang berlaku merupakan hal mutlak. Indonesia merupakan negara hukum, UUD 1945 pasal 1 ayat tiga berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

 

Secara hirarki peraturan perundang-undangan terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yaitu:

-          UUD 1945

-          TAP MPR

-          UU/PERPU

-          Peraturan Pemerintah

-          Peraturan Presiden

-          Perda Propinsi

-          Perda Kabupaten/Kota

 

Sistem hukum di Indonesia juga mengakui hukum adat dan hukum agama sebagai pengejewantahan hukum tidak tertulis yang dikenal dengan living law. Hukum adat diatur, dilindungi, dan diakomodir oleh konstitusi seperti tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hukum agama, terutama agama Islam telah diakui secara khusus melalui keberadaan pengadilan agama. Pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia belum menyeluruh. Beberapa aturan dalam Islam telah menjadi Undang-undang, seperti Undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, wakaf, perbankan syariah serta Undang-undang penyelenggaraan kesitimewaan dan otonomi khusus di Aceh.

Tentunya penerapan hukum agama dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian hukum Islam, yang berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Alih-alih mendiskusikan perbedaan dan kekurangan sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi hukum Islam, pembahasan mengenai keterkaitan antara pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan dengan hukum lebih relevan didiskusikan sebagai pelatihan ketaatan terhadap hukum.

Ramadan dapat menjadi bentuk ketaatan terhadap hukum melalui tiga cara. Pertama, Ramadan merupakan pembentukan sikap taat meskipun tidak ada yang menilai, memberikan sanksi atau memberikan penghargaan. Ketaatan terhadap hukum dari setiap warga negara dan muslim terhadap hukum negara dan agama merupakan sikap yang mewujud pada perilaku. Perilaku taat terhadap hukum memerlukan latihan. Sistem hukum Indonesia menerapkan hukuman bagi pelanggar hukum. Penegakan sanksi yang kurang menyebabkan hukum berkurang kewibawaannya. Bagaimana jika warga negara Indonesia dapat taat terhadap hukum tanpa ada sanksi duniawi? Tentunya masyarakat sipil yang sadar hukum, ketertiban dan keteraturan akan mewujud dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini merupakan kondisi yang dibangun oleh suasana Ramadan.

Kedua, Ramadan melatih muslim untuk menjalankan tidak hanya yang wajib namun juga yang sunnah. Tentunya disepakati, tidak ada perintah Allah dan tuntunan Nabi yang mengajarkan keburukan. Hukum disusun untuk membangun keteraturan. Kemauan dan kemampuan muslim untuk melakukan kebaikan secara terus menerus selama sebulan penuh akan membangun keteraturan melampaui dari kemampuan hukuman dalam membangun keteraturan. 

Ketiga, tujuan akhir dari ketaqwaan sebagai outcome Ramadan adalah ridho Allah. Muslim yang memiliki tujuan hidup mencapai ridho Allah akan mewujudkan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bukan berarti hukum tidak diperlukan lagi, namun muslim sebagai individu  sebagai pelaksana hukum telah menjadi insan yang tidak hanya taat namun membangun ketaatan sebagai bagian dari individu, keluarga dan masyarakat.

 

Wallahu yaqulul haq wahuwa yahdissabil

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh