Indonesia
bisa meningkatkan produk domestik bruto
( PDB) hingga sekitar 26 persen hal itu diungkapkan Menko PMK Muhadjir
Effendy. Kata Muhadjir Effendy, produk
domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi berkurang 135 miliar dollar AS jika
gagal mewujudkan kesetaraan gender.
Menanggapi
hal ini, Dosen Universitas Djuanda Dr. Agustina Purnomo mengatakan bahwa
pernyataan Menko PMK sangat strategis dengan menyoroti sumbangan perempuan
dalam sektor ekonomi negara.
Faktanya,
kata dia, hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan data jumlah penduduk Indonesia
270,20 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif Indonesia adalah 70,72%.
"Dengan rasio jenis kelamin 102, kurangnya partisipasi perempuan dalam
pembangunan akan mengurangi hampir setengah dari angkatan kerja, " kata
Agustina.
Menurut
dia, pengurangan partisipasi dalam pekerjaan akan mengurangi pendapatan dan
belanja.
Lalu
kata dia lagi, pada akhirnya akan mengurangi produk domestik bruto (PDB)
Indonesia. Melupakan peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya berdampak
secara ekonomi. "Sejak awal perempuan merupakan ujung tombak pembangunan
sumberdaya manusia, " tutur dia.
Lebih
lanjut, kodrat perempuan sebagai pihak yang dapat melahirkan menyebabkan
pembangunan manusia sudah sejak awal dominan berada di pihak perempuan.
Di
mana kualitas generasi bangsa tergantung dari kualitas kesehatan, kecerdasan,
pendidikan dan keseluruhan kualitas hidup perempuan. "Penurunan kualitas
hidup perempuan akan berpengaruh pada penurunan kualitas sumberdaya manusia bangsa,"
tegasnya.
Menurut
Agustina lagi, telah menjadi isu lama, namun selalu baru, bahwa peran perempuan
dalam pembangunan berhadapan dengan budaya.
Budaya
patriarki itu jelas dia, yang memusatkan perkembangan budaya pada sudut pandang
laki-laki seringkali disebut sebagai pembatas perhatian, pelibatan dan
pengakuan perempuan dalam pembangunan. "Pada praktiknya, tidak hanya
budaya patriarki atau berpihak pada laki-laki, tidak berpihak pun telah
menimbulkan masalah, " kata dia.
Perempuan terhambat
dalam pembangunan karena perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev proses
pembangunan seringkali karena pelaksanaan pembangunan netral gender.
Banyak sekali kebijakan hanya
menulis kata ?manusia? tanpa menekankan fokus pada manusia mana yang akan
menjadi fokus pembangunan. Saat tataran kebijakan menyamakan laki-laki dan
perempuan dalam satu satuan yang sama dalam kata ?manusia?, peluang untuk bias
laki-laki dapat muncul.
Sementara itu, Muhadjir
menuturkan, pengarusutamaan gender telah masuk rencana pembangunan
jangka menengah nasional (RPJMN) sejak periode 2005-2009 hingga 2020-2024.
"Kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam
enam tahun ke depan akan menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 miliar
dollar AS dalam PDB tahunan," kata Muhadjir.
Sumber : kontan.co.id