Dalam rangka memperingati Hari Nusantara yang merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor menggelar Simposium secara daring melalui Zoom Cloud Meeting pada Selasa (15/20/2020).

Mengangkat tema bertajuk “Membedah Omnibus Law: Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, simposium ini mengundang Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH (Chancellor UNIDA Bogor) sebagai Keynote Speaker, serta para narasumber diantaranya Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., SH., MH (Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat), Dr. A. Jaka Santos, SH., LL.M, (Dosen Magister Hukum UNIDA Bogor), Dr. Bambang Widjojanto, SH., LL.M, (Pakar Hukum), serta Closing Remark oleh Dr. KMT. Widijatmoko, SH., Sp.N. (Dosen Magister Hukum UNIDA Bogor), dan moderator simposium oleh Dr. Yenny Febrianty, SH., M.Hum (Dosen Magister Hukum UNIDA Bogor).

Turut hadir membuka jalannya acara, Rektor UNIDA Bogor Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si mengatakan bahwa kegiatan simposium ini terselenggara dalam rangka peringatan deklarasi Djuanda yang dicetuskan oleh Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, salah satu tokoh pahlawan kemerdekaan nasional yang namanya diabadikan menjadi nama Universitas.

“Di Bogor, Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia mengabadikan nama Ir. H. Djuanda sebagai nama Universitas, yaitu Universitas Djuanda. Melalui semangat Deklarasi Djuanda, Universitas Djuanda memiliki cita-cita untuk membangun generasi yang cerdas serta mampu menjaga dan mengisi pembangunan di negara kita tercinta. Adapun melalui simposium ini, kita membuka kembali lembaran amanah dari Deklarasi Djuanda dimana kita dituntut untuk tetap menjaga keutuhan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si. dalam sambutannya.

Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH dalam pemaparan materinya menyampaikan fokus utama simposium ini guna membicarakan secara mendalam dari berbagai perspektif untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Diharapkan dari simposium ini dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang hakikat apa sebetulnya yang hendak diwujudkan dengan dibentuknya UU Cipta Kerja.

“Perspektif yang hendak disampaikan dalam keynote speech ini ialah melihat secara umum pembentukan UU Cipta Kerja sebagai instrumen hukum yang sejatinya memberikan apa yang seharusnya diberikan oleh hukum kepada masyarakat, yaitu bagaimana hukum mampu mewujudkan ketertiban, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat,” paparnya.

Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH menambahkan, Omnibus Law pada hakikatnya adalah sesuatu metode pembentukan Undang-Undang dan bukan bentuk produk hukum. Teknik Omnibus Law digunakan untuk mengatur ulang beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang. Di Indonesia sendiri, teknik legislasi Omnibus Law dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal.

“Melalui simposium ini, Sekolah Pascasarjana UNIDA Bogor menginisiasi untuk terus melakukan kajian-kajian yang konstruktif substansial terhadap seluruh materi muatan UU Ciptaker, agar kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama hukum guna melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan dapat terwujud melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif,” ujarnya.

Salah satu narasumber, Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., SH., MH menuturkan, menyangkut Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya merupakan Program Legislasi Nasional. Omnibus Law sebagai suatu teknik dalam rangka pelaksanan UU menjadi suatu terobosan hukum, dengan teknik Omnibus Law ini diharapkan setidaknya banyak Undang-Undang bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang, yaitu UU Cipta Kerja yang mengatur multi sektor.

“Omnibus Law pada dasarnya menjadi bagian yang harus kita pahami bersama karena tujuannya untuk mempermudah dan menyejahterakan masyarakat yang tadi telah disebutkan, setidaknya ada 11 klaster yang pada dasarnya mempermudah perizinan serta investasi. Regulasi yang selama ini menjadi bagian yang tumpang tindih menjadi cukup sederhana sehingga tentunya akan bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum, serta untuk mempercepat transformasi ekonomi,” ucapnya.

Narasumber selanjutnya, Dr. A. Jaka Santos, SH., LL.M memaparkan proses perancangan Undang-Undang dari segi Analisis yuridis. Dr. A. Jaka Santos, SH., LL.M menyebutkan, dalam peraturan perundang-undangan terdapat asas-asas dan teori hukum relevan yang harus dipenuhi.

“Landasan yuridis berarti bahwa dalam membentuk UU atau suatu peraturan perundang-undangan, maka harus lahir dari pihak yang mempunyai kewenangan membuatnya serta pengakuan terhadap jenis peraturan yang diberlakukan. Dari segi azas dan teori yang perlu kita perhitungkan adalah kita perlu konsinstensi atau pembaharuan,” katanya.

Sementara itu, Dr. Bambang Widjojanto, SH., LL.M, menyampaikan problem fundamental dampak dari implementasi Omnibus Law tersebut, diantaranya dekonstruksi prosedur pembentukan UU, metode Omnibus Law tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Terutama kaitan dengan dampak, UU ini dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan problem ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, tetapi UU ini diduga tidak dapat berjalan baik karena perekonomian dunia masih diliputi ketidakpastian pada tahun 2021 dikarenakan COVID-19. Pemerintah seharusnya lebih memberikan fokus pada penanganan COVID-19, bukan pada percepatan perundang-undangan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja,” tuturnya.

Sesi terakhir dalam Closing Remark, Dr. KMT. Widijatmoko, SH., Sp.N. mengatakan, dari kegiatan simposium ini dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law merupakan suatu metode pembentukan Undang-Undang, ini merupakan suatu yang baru bagi bangsa Indonesia dalam menyusun perundang-undangan.

Adapun salah satu tujuan dari pembentukan UU No. 11 tahun 2020 ini, adalah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 11 Tahun 2020 yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

“Untuk mencapai tujuan tersebut rupanya masih banyak pertentangan diantara para ahli dan pakar terhadap UU No. 11 Tahun 2020. Oleh karena itu untuk selanjutnya kita masih menunggu hasil judicial review yang masih diajukan yang masih dibahas di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi para peserta, dan diharapkan para peserta ikut terlibat terhadap pelaksanaan UU No. 11 tahun 2020 yang akan datang,” tukasnya.