[email protected] 0251-8240773
MUHAMAD AMINULLOH, S.S., MH

Kepakaran : Sosiologi Hukum; Hukum dan Kebijakan Publik

Tentang Saya :
Saya adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Djuanda, mengajar mata kuliah Sosiologi Hukum dan tesisnya berjudul tentang justifikasi kebijakan pemerintah, yang menunjukkan keterkaitan dengan bidang sosiologi hukum. Disamping itu penelitian yang dilakukan berkenaan dengan hukum dan kebijakan publik sehingga memiliki relevandi nya anta pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis kebijakan pemerintah dan implikasinya terhadap masyarakat.

# Judul Tahun
1 SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRATEGI BISNIS BUMD DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2024
# Judul Tahun
1 Internalisasi 21 Nilai Karakter Tauhid Universitas Djuanda Dalam Diriku Artikel 2024
2 PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA) Artikel 2023
3 PENERAPAN KAIDAH BAHASA INDONESIA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Artikel 2023
4 The Translation Technique Of Nouns Representing The Participants In The Subtitle Translation Film" The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist Artikel 2020
5 ADVOKASI TERHADAP MASYARAKAT BOPUNCUR AKIBAT AKSELERASI PERCAMPURAN BUDAYA WISATAWAN TIMUR TENGAH DENGAN KEARIFAN LOKAL Artikel 2019
6 Advokasi Terhadap Masyarakat Bopuncur Akibat Akselerasi Percampuran Budaya Wisatawan Timur Tengah Dengan Kearifan Lokal Artikel 2019
7 Justifikasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Lembaga Pendidikan Swasta Berbasis Wakaf Dalam Perspektif Government Social Responsibility Artikel 2017
8 Justification Of Building Lincese For Private Education Institutions Based On Waqf In The Perspektive Of Government Social Responsibility Artikel 2017
9 JUSTIFICATION OF ESTABLISHING BUILDING PERMITS FOR PRIVATE EDUCATION INSTITUTIONS WAQF BASED ON THE PERSPEKTIF GOVERNMENT SOCIAL RESPONSIBILITY Artikel 2017
10 Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor Artikel -
11 APPLICATION OF INDONESIAN RULES IN THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Artikel -
12 Efektivitas Hukum Pengasuh Pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik Guna Mewujudkan Profesionalisme Dan Akuntabilitas Artikel -
13 Implementasi Protap Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Artikel -
14 IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS POLSEK CIGUDEG KABUPATEN BOGOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN Artikel -
15 Model Kompensasi Bagi Masyarakat Yang Terdampak Bencana Longsor Ditinjau Dari Perspektif Kesejahteraan Masyarakat (Studi Bencana Longsor Di Cikereteg Kabupaten Bogor Jawa Barat) Artikel -
16 PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA) Artikel -
17 Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Artikel -
18 Peran Kepolisian Dalam Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Artikel -
19 Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah Artikel -
20 Tata Cara Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) - (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) Artikel -
21 THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE BALL PICK-UP SERVICE SCHEME IN FULFILLING KTP FOR THE BADUY LEBAK BANTEN COMMUNITY Artikel -
22 The Translation Technique Of Nouns Representing The Participants In The Subtitle Translation Film "The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist" Artikel -
# Judul Jenis Tahun
1 Sumber Daya Manusia Dan Strategi Bisnis BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Hak cipta nasional 2025
2 Tata Cara Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)- (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko) Hak cipta nasional 2022