Universitas Djuanda

Oleh:

Dr. Nurwati, S.H., M.H

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda)

Setiap tanggal 26 April, dunia memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia (Hari HKI). Peringatan yang dimulai tahun 2000 oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) ini bukan seremoni tahunan belaka. Ia adalah alarm kolektif: bahwa ide, karya, dan kreasi manusia adalah aset, bukan “barang gratisan”.

Di Indonesia, momentum ini terasa semakin relevan. Menurut data Kemenparekraf 2024, sektor ekonomi kreatif menyumbang Rp 1.414 triliun terhadap PDB nasional, dan subsektor musik adalah salah satu penyumbang terbesar ketiga setelah kuliner dan fashion. Namun ironisnya, musik juga subsektor dengan tingkat pelanggaran hak cipta tertinggi. Laporan DJKI 2024 mencatat ada lebih dari 3.200 aduan pelanggaran hak cipta musik, naik 27% dari tahun sebelumnya. Mayoritas kasus terjadi di ranah digital: penggunaan lagu di konten media sosial tanpa lisensi, cover yang dimonetisasi tanpa izin pencipta, hingga pelatihan AI menggunakan dataset lagu komersial.

Artikel ini mengangkat satu pesan utama: hak cipta karya lagu dan musik harus dipelihara, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tapi sebagai syarat hidupnya ekosistem musik Indonesia di era digital dan AI.

1. 1. Ledakan Musisi Independen

Era platform streaming (Spotify, Apple Music, YouTube Music, Langit Musik, Resso) telah mendemokratisasi industri musik. Data Spotify Indonesia 2024 menyebut ada lebih dari 45.000 artis Indonesia aktif merilis lagu, naik 300% dibanding 2019. Lagu “Komang” (Raim Laode), “Sial” (Mahalini), hingga “Tak Segampang Itu” (Anggi Marito) membuktikan musisi daerah dan independen bisa menembus chart nasional tanpa label mayor.

Namun di balik angka itu, ada realitas pahit: menurut survei PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia) 2024, 68% pencipta lagu independen mengaku tidak paham cara menarik royalti dari platform digital. Mereka hanya tahu “lagunya diputar banyak”, tapi tidak tahu ke mana uangnya mengalir.

2. Ekonomi Kreator: Pedang Bermata Dua

TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts menjadi mesin promosi paling efektif. Lagu bisa viral dalam semalam lewat challenge dance atau sound meme. Tapi viral tidak selalu berarti cuan untuk pencipta.

Studi LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) 2024 menemukan:

1. Hanya 23% konten kreator yang menggunakan lagu viral membeli lisensi atau menggunakan fitur “commercial sound”.
2. 77% sisanya memakai lagu “asal comot”, yang view dan iklannya masuk ke kreator, bukan ke pencipta lagu. Akibatnya, pencipta lagu kehilangan potensi royalti miliaran rupiah setiap tahun.

Banyak orang menyederhanakan hak cipta lagu sebagai “jangan menjiplak nada”. Padahal UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 mengatur jauh lebih detail. Dalam satu lagu, ada 2 hak cipta utama:

1. Hak Cipta Karya Musik dan Lagu (melekat pada pencipta lagu/komposer) - berlaku seumur hidup pencipta + 70 tahun.
2. Hak Terkait (melekat pada penyanyi, produser rekaman, label) - berlaku 50 tahun sejak dipublikasikan.

 Hak ini terbagi lagi menjadi:

1. Hak Moral: hak untuk dicantumkan namanya, hak menolak distorsi karya. Hak ini tidak bisa dijual, melekat selamanya.
2. Hak Ekonomi: hak untuk mendapatkan keuntungan dari penggandaan, pertunjukan, penyiaran, dan komunikasi ke publik (termasuk streaming). Hak ini bisa dialihkan/dilisensikan.

Artinya, ketika sebuah kafe memutar lagu “Runtuh” (Feby Putri ft Fiersa Besari) tanpa membayar royalti ke LMKN, itu pelanggaran hak ekonomi. Ketika seseorang meng-cover lagu itu, mengubah liriknya jadi parodi kasar, dan menghilangkan nama pencipta, itu pelanggaran hak moral.

TANTANGAN KEKINIAN YANG MENGANCAM HAK CIPTA

1. Artificial Intelligence: Pencipta Baru Tanpa Keringat

Tahun 2024-2025 adalah tahun AI musik meledak. Aplikasi seperti Suno AI dan Udio bisa membuat lagu lengkap (lirik, vokal, aransemen) hanya dari prompt teks: “buat lagu pop melayu galau seperti Mahalini”.

Masalahnya: AI ini dilatih dengan jutaan lagu yang sudah ada, termasuk lagu berhak cipta Indonesia. Mereka “belajar” pola chord, gaya vokal, bahkan karakter vokal penyanyi tertentu.

Pada April 2024, Universal Music Group menggugat Suno AI dan Udio di AS dengan tuduhan menggunakan katalog mereka tanpa izin untuk training data. Di Indonesia, belum ada gugatan serupa, tapi kegelisahan sudah muncul. Beberapa musisi menemukan lagu AI yang vokalnya 90% mirip suara mereka beredar di YouTube.

Pertanyaan hukum yang belum terjawab: Jika AI membuat lagu “mirip” karya saya, apakah itu pelanggaran? Siapa yang bertanggung jawab: pengguna AI, developer AI, atau AI itu sendiri? UU Hak Cipta kita belum mengatur ini secara eksplisit.

2. Budaya “Sound Gratis” di Media Sosial

Ada anggapan keliru di kalangan kreator: “kalau ada di TikTok library, berarti gratis”. Padahal TikTok library terbagi dua: commercial sound (boleh dipakai untuk konten jualan/endorse, sudah ada lisensinya) dan personal sound (hanya untuk konten pribadi, tidak boleh monetisasi).

Banyak UMKM memakai lagu hits untuk promosi produk, merasa aman karena “kan dari TikTok”. Nyatanya, mereka melanggar. Pada 2023, sebuah brand skincare lokal digugat pencipta lagu karena menggunakan lagunya di 200 konten promosi tanpa izin. Mereka harus membayar ganti rugi Rp 450 juta.

3. Cover dan Aransemen Ulang Tanpa Izin

YouTube penuh channel cover. Secara hukum, meng-cover lagu untuk diunggah ke platform dan dimonetisasi WAJIB izin pencipta (lisensi mekanikal dan sinkronisasi). Izin “dari penyanyi aslinya” tidak cukup kalau penyanyi bukan penciptanya.

Kasus: tahun 2024, seorang YouTuber cover dengan 2 juta subscriber mendapat copyright strike dan seluruh penghasilan channel-nya (Rp 80 juta/bulan) ditahan karena meng-cover 30 lagu tanpa izin pencipta. Channel-nya hampir hilang.

STUDI KASUS: PELAJARAN DARI LAPANGAN

Kasus 1: Royalti Kafe dan Restoran (Putusan MA 2023)

LMKN menggugat jaringan restoran karena memutar lagu tanpa membayar royalti pertunjukan. Restoran berdalih “kami hanya putar dari Spotify premium”. Mahkamah Agung memutuskan: Spotify premium untuk personal, bukan komersial. Untuk pemutaran komersial wajib bayar royalti ke LMKN. Restoran dihukum bayar Rp 1,2 miliar. Kasus ini jadi yurisprudensi penting.

Kasus 2: Lagu “Lagi Syantik” dan Pentingnya Pencatatan

Lagu “Lagi Syantik” meledak 2018. Terjadi sengketa siapa pencipta sebenarnya karena tidak ada pencatatan resmi di DJKI sejak awal. Proses hukum berlarut-larut, royalti tertahan. Pelajaran: daftarkan karya sejak jadi, jangan tunggu viral.

Kasus 3: Musisi Indie yang Sukses Kelola Royalti

Band indie “Fourtwnty” adalah contoh baik. Mereka mendaftarkan semua lagu ke publisher, aktif memonitor penggunaan lagu di YouTube Content ID, dan transparan ke penggemar soal royalti. Hasilnya, mereka bisa hidup dari royalti streaming meski jarang tampil di TV.

 BAGAIMANA MEMELIHARA HAK CIPTA: PANDUAN PRAKTIS

Untuk Musisi/Pencipta:

1. Daftarkan Ciptaan ke dgip.go.id (biaya Rp 200 ribu/lagu, proses online 1-2 hari). Meski UU menganut prinsip deklaratif (hak otomatis ada saat diciptakan), sertifikat adalah bukti kuat di pengadilan.
2. Bergabung dengan LMK: WAMI (untuk pencipta lagu), PAPPRI (untuk penyanyi/pemusik), RAI (untuk produser). Mereka yang akan menagih royalti ke kafe, radio, TV, platform digital.
3. Gunakan Teknologi: Daftarkan lagu ke YouTube Content ID via aggregator (Believe, Tunecore). Setiap ada yang pakai lagumu, kamu dapat notifikasi dan bagi hasil.
4. Buat Perjanjian Tertulis: Jika kerja sama dengan label, produser, atau teman, buat split sheet (pembagian hak cipta) di awal. Jangan hanya modal percaya.

 Untuk Konten Kreator/UMKM:

1. Gunakan musik dari library bebas royalti (YouTube Audio Library, Epidemic Sound berbayar) atau beli lisensi di platform seperti Songtradr.
2. Jika ingin pakai lagu hits, hubungi publisher-nya. Ada paket lisensi mikro untuk UMKM, harganya mulai Rp 500 ribu - 2 juta per lagu/tahun, jauh lebih murah daripada ganti rugi gugatan.

 Untuk Platform Digital:

Perlu transparansi algoritma royalti. Spotify membayar rata-rata $0,003 per stream, tapi potongannya banyak (label, distributor). Musisi independen sering hanya terima 10-20% dari itu. Model user-centric payment (uang langgananmu dibagi hanya ke artis yang kamu dengar) lebih adil daripada model pro-rata sekarang.

Untuk Pemerintah:

1. Percepat revisi UU Hak Cipta untuk mengatur AI.
2. Edukasi HKI masuk kurikulum SMK Seni dan sekolah musik.
3. Permudah UMKM bayar royalti (sistem satu pintu via LMKN, tidak ribet).

Penutup: Memelihara Hak Cipta Adalah Memelihara Kemanusiaan

Di era ketika AI bisa membuat lagu dalam 10 detik, justru nilai kemanusiaan dalam musik menjadi semakin mahal. Tangis di balik lirik “Sial”, keresahan di balik “Runtuh”, tawa di balik “Komang” — itu tidak bisa direplikasi algoritma. Itu adalah pengalaman hidup manusia.

Memelihara hak cipta bukan soal pelit atau mata duitan. Ini soal keberlanjutan. Jika pencipta lagu tidak bisa hidup dari karyanya, siapa yang akan menulis lagu untuk kita di 10 tahun mendatang? Jika anak muda melihat pencipta lagu hidup susah karena karyanya dibajak, siapa yang mau jadi pencipta lagu?

Hari HKI 26 April adalah momen refleksi. Mari kita ubah narasi dari “ah, cuma lagu” menjadi “ini karya seseorang”. Mulai dari hal kecil: streaming di platform legal, tidak download bajakan, mencantumkan kredit saat cover, membeli lisensi saat pakai untuk usaha.

Karena memelihara hak cipta lagu dan musik, sesungguhnya adalah memelihara ruang bagi manusia untuk terus berkarya, merasa, dan menjadi manusia — di tengah gempuran mesin yang semakin pintar.