Universitas Djuanda

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) melalui Informasi dan Sistem Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Universitas Djuanda (UNIDA) selenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Humas dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penerimaan Delegasi dan Keterbukaan Informasi Melalui Website” di Hotel Amaroossa Bogor pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dalam kegiatan FKP tersebut UNIDA diwakili oleh Dosen Sekolah Pascasarjana UNIDA, Dr. Husein Maruapey, M.Sc selaku penanggung jawab kegiatan FKP dari UNIDA dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Rita Rahmawati, M.Si beserta jajaran.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Siti Fauziah dalam sambutannya menyampaikan bahwa FKP MPR RI yang menggunakan konsep FGD ini mengusung tema Peran Humas Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penerimaan Delegasi dan Keterbukaan Informasi Melalui Website diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik MPR RI kepada masyarakat khususnya bagi kegiatan delegasi yang berkunjung dan meningkatkan kualitas informasi pada website MPR RI.

"Dalam kegiatan ini kami berharap mendapatkan masukan-masukan dari Mahasiswa dan Dosen-dosen mengenai pelayanan publik yang sudah kami lakukan dan keterbukaan informasi melalui website," ujarnya.

Sementara itu, Dekan FISIP UNIDA, Dr. Hj. Rita Rahmawati, M.Si selaku perwakilan dari UNIDA dalam sambutannya menyatakan bahwasanya UNIDA sangat mengapresiasi kegiatan FKP yang berkonsep FGD ini karena dengan diadakannya kegiatan ini tentu akan dapat meningkatkan kinerja dari MPR RI mengenai pelayanan publik dalam segi penerimaan delegasi kunjungan ke MPR RI dan kualitas pelayanan publik mengenai informasi yang disajikan melalui website.

"Semoga dengan kegiatan ini, kami sebagai Akademisi bisa memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik melalui Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI dan kami juga berharap semoga kerja sama ini bisa terus berlanjut dan dapat lebih dikembangkan," ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Sekolah Pascasarjana UNIDA Dr. Saprudin, M.Si selaku narasumber menyampaikan mengenai prinsip-prinsip yang perlu diimplementasikan yaitu harus partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efektif, efisien, mudah diakses, akuntabel dan berkeadilan.

"Selain prinsip-prinsip pelayanan publik,  perilaku pelayanan publik juga harus diperhatikan seperti harus berlaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun serta ramah, tegas, andal, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, tidak memberikan informasi yang salah dan tidak menyimpang dari prosedur. Dan dengan digelarnya kegiatan FKP ini adalah sebagai upaya yang tepat untuk memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di MPR RI," tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan pihak MPR RI beserta narasumber.