Biro PkM dan Hilirisasi UNIDA Sosialisasikan Program Mahasiswa Berdampak untuk Pemulihan Sosial Pascabencana di Berbagai Wilayah Sumatera
Universitas Djuanda (UNIDA) melalui Biro Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Hilirisasi pada Lembaga Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Keilmuan (LP3K) selenggarakan Sosialisasi Program Mahasiswa Berdampak, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak bencana di sumatera tahun anggaran 2026 pada sabtu, (17/01/2026 melalui zoom cloud meeting.
Sosialisasi yang mengusung tema bersama Djuanda untuk masyarakat berdaya pascabencana dihadiri oleh Ikhsan Qodri Pramartaa, S.Pt., M.Si selaku Kepala Biro PkM dan Hilirisasi sekaligus narasumber, Dede Syahrudin, S.A.P., M.A.P selaku kepala Bagian Pengelolaan Hibah PkM dan Hilirisasi LP3K, para Dosen dan mahasiswa UNIDA.
Program ini dirancang sebagai wahana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa sekaligus sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung percepatan pemulihan Masyarakat terdampak bencana melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Melalui pelibatan aktif organisasi kemahasiswaan dan pendampingan dosen, program ini diharapkan mampu menghasilkan dampak yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran.
Pada sesi pemaparan materi, Ikhsan Qodri Pramartaa, S.Pt., M.Si menjelaskan latar belakang munculnya Program Mahasiswa Berdampak sebagai respon terhadap kebutuhan pemulihan sosial pascabencana di berbagai wilayah di Sumatera.
“Saat ini banyak wilayah terdampak bencana masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, dan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis melalui peran tridharma untuk berkontribusi dalam pemulihan tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut Ikhsan Qodri Pramartaa, S.Pt., M.Si menguraikan tujuan program dari dua dimensi yakni dimensi edukatif, yaitu membangun kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam memahami persoalan kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan IPTEKIN dan dimensi sosial, yaitu memfasilitasi proses pemulihan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat tepat guna, terukur, dan inklusif.
“Program ini bukan sekadar kegiatan sosial jangka pendek, melainkan model pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan analisis kebutuhan lapangan, kolaborasi multipihak, serta penciptaan luaran yang memiliki manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tuturnya.
Pada bagian mekanisme pelaksanaan, Ikhsan Qodri Pramartaa, S.Pt., M.Si menjelaskan struktur dasar pelibatan aktor program, yakni Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan sebagai pelaksana teknis. Dosen sebagai pembimbing dan penguat kapasitas akademik, serta Masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sebagai mitra utama.
Ikhsan Qodri Pramartaa, S.Pt., M.Si juga menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan yang digunakan harus berbasis kebutuhan lapangan (need-based), menghormati kultur dan kearifan lokal, serta memperhatikan aspek sensitivitas sosial pada masyarakat terdampak bencana. Pendekatan tersebut disandingkan dengan penggunaan teknologi dan inovasi (IPTEKIN) yang dianggap relevan untuk mendukung pemulihan masyarakat secara lebih efektif dan efisien.
Pada sesi teknis, turut dijelaskan ketentuan umum program meliputi persyaratan tim, struktur kegiatan, durasi pelaksanaan, mekanisme pelaporan, alur administrasi, serta pengelolaan anggaran. Adapun dalam hal penganggaran, Ikhsan Qodri Pramartaa, S.Pt., M.Si memberikan penekanan bahwa komponen belanja inovasi serta penguatan kapasitas teknologi perlu mendapatkan porsi yang memadai agar luaran program tidak sebatas bersifat seremonial tetapi menghasilkan solusi konkret yang dapat direplikasi oleh masyarakat. Sebagai penutup, ditegaskan bahwa partisipasi mahasiswa dalam program ini merupakan kesempatan untuk belajar sekaligus mengabdi.
“Maka mari selanjutnya untuk merancang kegiatan yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based), serta menjadikan program ini sebagai ruang inovasi sosial yang lahir dari perguruan tinggi untuk masyarakat terdampak bencana. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berdampak secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi riil terhadap pemulihan masyarakat yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya,” pungkasnya.