Universitas Djuanda

Oleh:

Muhamad Aminulloh, S.S., M.H       

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda)

(Bogor, 02 Mei 2026) - Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi sejauh mana cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa telah tercapai. Dalam dua dekade terakhir, akses pendidikan menunjukkan kemajuan signifikan. Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah telah mendorong angka partisipasi kasar pendidikan dasar melampaui 100 persen. Kebijakan Merdeka Belajar yang dimulai tahun 2019 telah menggeser paradigma dari standarisasi kaku menuju pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Hingga 2026, Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di mayoritas satuan pendidikan.

Namun, di balik capaian tersebut, dunia pendidikan Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural yang serius. Kesenjangan kualitas antar daerah tetap lebar. Sekolah di kawasan timur, daerah terpencil, dan perbatasan tertinggal dari Pulau Jawa dan Sumatra dalam hal infrastruktur, distribusi guru, dan akses teknologi. Disparitas capaian belajar antara perkotaan dan perdesaan, terutama dalam literasi dan numerasi, masih tinggi. Kualitas guru juga menjadi perhatian. Sebagian besar guru belum sepenuhnya menguasai kompetensi pedagogik abad ke-21 yang menuntut keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dampak pandemi COVID-19 masih terasa melalui learning loss yang belum pulih sepenuhnya, sekaligus memperlebar kesenjangan antara siswa dari keluarga mampu dan kurang mampu.

Tantangan eksternal seperti revolusi industri 4.0 dan kecerdasan buatan telah mengubah lanskap pekerjaan. Sekolah dan perguruan tinggi dituntut membekali peserta didik dengan kemampuan beradaptasi, literasi digital, dan pemecahan masalah. Namun, angka pengangguran terdidik masih tinggi karena ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. 

Pendidikan formal sering gagal membangun kecerdasan sosial dan kemampuan membaca konteks budaya. Banyak individu berpendidikan tinggi yang kurang adaptif terhadap dinamika masyarakat, sementara sebaliknya, mereka dengan pendidikan terbatas justru mampu menjadi agen perubahan karena kecerdasan sosial yang kuat. Ini mengingatkan bahwa kurikulum harus dirancang untuk membangun empati, kompetensi lintas-budaya, dan kemampuan memecahkan masalah riil, bukan sekadar transfer pengetahuan. 

Ke depan, tiga agenda prioritas diperlukan. Pertama, kurikulum adaptif yang hidup, dengan penguatan pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Kedua, akselerasi transformasi digital yang merata, termasuk literasi digital bagi guru dan siswa serta penyediaan infrastruktur hingga daerah terpencil. Ketiga, revitalisasi pendidikan karakter dan kebudayaan berbasis Pancasila, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air tanpa mengabaikan wawasan global. 

Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, pendidikan ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan SDM yang unggul. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat. Hari Pendidikan Nasional 2026 bukanlah sekadar seremonial, melainkan panggilan untuk bergerak bersama mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, adaptif, dan berkarakter. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Mari kita terus bergerak, berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan teladan terbaik bagi generasi penerus. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 (MA,2026)