Universitas Djuanda

Oleh:

Dr.  Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si.

Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan Bisnis dan Institusi/Kepala Pusat Riset dan Advokasi Kelautan, Lingkungan Perairan dan Perikanan Universitas Djuanda

Setiap 15 Januari, bangsa Indonesia memperingati Hari Dharma Samudera dan Hari Peristiwa Laut dan Samudra.  Peringatan ini bukan sekadar mengenang heroisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan kedaulatan, tetapi juga momentum reflektif untuk menegaskan kembali jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim.  Di sinilah makna “Dharma Samudera” menemukan relevansinya sebagai manifestasi pengabdian tanpa batas demi laut sebagai ruang hidup-kehidupan-penghidupan, ruang kedaulatan, dan ruang masa depan bangsa dan rakyat Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa laut Indonesia tidak pernah netral.  Laut Indonesia selalu menjadi arena perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia, baik secara fisik maupun politik. Pertempuran Laut Arafura menjadi simbol bagaimana kedaulatan Republik Indonesia dipertahankan bukan hanya di darat, tetapi juga di samudera.  Pengorbanan para prajurit laut tersebut menegaskan satu pesan penting bahwa ”tanpa penguasaan laut, keutuhan Indonesia akan rapuh.”

Kesadaran inilah yang kemudian ditegaskan secara visioner melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut mengubah paradigma geopolitik Indonesia secara mendasar, yaitu bahwa ”laut tidak lagi dipandang sebagai pemisah antar-pulau, melainkan sebagai perekat dan sabuk pengikat Nusantara.”  Laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau, dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan panjang itu akhirnya memperoleh legitimasi global melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Pengakuan ini bukan sekadar kemenangan diplomasi, melainkan bukti bahwa gagasan Indonesia tentang laut sebagai pemersatu memiliki nilai universal. Dalam konteks ini, Hari Dharma Samudera sejatinya adalah peringatan atas keberhasilan menyatukan kekuatan militer, visi politik, dan diplomasi internasional dalam satu agenda kedaulatan maritim.

Namun, tantangan hari ini jauh lebih kompleks.  Ancaman terhadap laut Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata, tetapi melalui illegal fishing, pelanggaran wilayah, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, pencemaran laut, hingga ketimpangan sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  Di sinilah makna ”Dharma Samudera” harus ditafsirkan ulang, yaitu sebagai ”bukan hanya keberanian menghadapi musuh, tetapi juga keteguhan menjaga laut secara adil dan berkelanjutan.”

Menjadikan laut sebagai perekat kedaulatan berarti menghadirkan negara secara nyata di laut.  Bukan hanya melalui patroli dan armada, tetapi juga melalui tata kelola ruang laut yang berpihak pada kepentingan nasional, perlindungan ekosistem pesisir, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Kedaulatan tanpa keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis pada akhirnya akan kehilangan makna.

Lebih jauh, laut adalah masa depan ekonomi Indonesia.  Potensi ekonomi kelautan Indonesia terletak pada tujuh spektrum ekonomi, yaitu perikanan, transportasi, pariwisata bahari, industri kelautan, bangunan kelautan, ESDM laut dan jasa kelautan. Jalur logistik, sumber pangan biru, energi laut, hingga pariwisata bahari bertumpu pada laut yang sehat dan dikelola dengan baik. Jika laut diperlakukan sebagai halaman belakang pembangunan, maka Indonesia akan terus terjebak dalam paradoks negara maritim yang berpunggung ke laut. Sebaliknya, jika laut ditempatkan sebagai ”halaman depan bangsa”, maka visi Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah sekadar slogan.

Oleh karena itu, peringatan Hari Dharma Samudera dan Hari Peristiwa Laut dan Samudra seharusnya menjadi ”agenda kebijakan nasional”, bukan hanya agenda seremonial. Hari Dharma Samudera dan Hari Peristiwa Laut dan Samudra harus menjadi pengingat kolektif bahwa laut adalah perekat keutuhan NKRI, fondasi kedaulatan, dan penentu masa depan bangsa.  Dharma Samudera adalah panggilan lintas generasi bagi anak negeri, bagi prajurit, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat, untuk menjaga laut Indonesia tetap berdaulat, lestari, dan menyejahterakan.

Karena pada akhirnya, ”menjaga laut berarti menjaga keberlanjutan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”  Karena bangsa yang maju dan berdaulat adalah bangsa yang menguasai dan memberdayakan aset lautnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa dan rakyatnya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.