Universitas Djuanda

Sebuah Catatan dalam rangka Hari Dharma Wanita oleh: Farizka Susandra, SE., M.Sc

Tanggal 5 Agustus 1974 merupakan hari lahirnya sebuah organisasi yang sekarang dikenal dengan Dharma Wanita Persatuan. Organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI saat itu, Amir Machmud, atas prakarsa Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara, pada waktu itu Dharma Wanita beranggotakan para Istri Pegawai Republik Indonesia, Anggota ABRI yang dikaryakan dan Pegawai BUMN. Tahun 1998 Dharma Wanita bereformasi menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral, independent, dan demokrasi sehingga tidak lagi memiliki unsur politik dari pemerintah.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada 30 Juni 2021. Rinciannya, sebanyak 137,52 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 134,71 juta berjenis kelamin perempuan. Mengutip statistik PNS Badan Kepegawaian Negara (BKN), per 31 Desember 2021 jumlah PNS yang berstatus aktif sebanyak 3.995.634 orang. Kurang lebih hampir 4 juta orang yang terdaftar sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan. Banyaknya jumlah tersebut tentu akan memberikan dampak yang besar jika perempuan ikut andil dalam berbagai bidang seperti Pendidikan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan sebagainya. Hal ini bukan sekedar mengartikan kesetaran gender dengan pihak satu lebih unggul dari pihak yang lain, tetapi baik perempuan atau laki-laki memiliki peran yang saling melengkapi dan berkesinambungan. Demikian  juga halnya dalam  Islam tidak hanya  menuntut kaum laki-laki  saja yang melakukan perubahan dan tanggung jawab sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan,  kaum  perempuan  juga  dituntut  berpartisipasi. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah: “Orang-Orang  yang  percaya  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  laki-laki  dan perempuan  saling  membantu  dalam  kerja-kerja  mengajak  kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran” (Q.S. At-Taubah: 7). Dalam ayat  lainnya  misalnya  an-Nahl : 97 bahwa laki-laki dan perempuan sama  di  hadapan  Allah.

Dharma Wanita Persatuan memiliki peluang untuk berkiprah lebih luas dengan mengoptimalisasikan peran sertanya sebagaimana yang diatur pada pasal 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyrakatan, (“UU No.17 Th. 2013”) yang menyebutkan bahwa pembentukan ormas bertujuan :

1.        Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;

2.        Memberikan pelayanan kepada masyarakat;

3.        Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

4.        Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat;

5.        Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

6.        Mengembangkan kesetiakawanan  sosial,  gotong  royong dan bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

7.        Menjaga, memelihara  dan  memperkuat  persatuan  dan kesatuan Bangsa, dan

8.        Mewujudkan tujuan

Begitu luasnya kesempatan yang diberikan oleh negara untuk perempuan terutama anggota Dharma Wanita Persatuan aktif berpartisipasi membagun negeri ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Penyelarasan tujuan organsasi di masyarakat dengan UU yang berlaku menjadi modal penting untuk bergerak. Sudah saatnya Dharma Wanita mengambil peran penting pada sektor strategis bersinergi dengan pemerintah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Perubahan besar harus dimulai dari perubahan-perubahan dari lingkup paling kecil yaitu keluarga. Dengan prinsip yang independent, netral, dan demokrasi diharapkan peran Dharma Wanita Persatuan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan istri ASN dan perempuan pada umumnya, membantu meningtkatkan kreatifitas masyarakat sekitar ditengah kegalauan perekonomian pasca pandemi agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi sumber pertahanan ekonomi keluarga. Dampak pandemi Covid-19 tentu membuat banyak perubahan pada sistem pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Tantangan yang dihadapi ke depan semakin besar, termasuk era digitalisasi.

Gempuran digitalisasi yang semakin pesat, hal ini memaksa masyarakat berlari mengejar ketertinggalan di banyak bidang. Kurangnya pengetahuan untuk mengahadapi perubahan tersebut membuat masyarakat bergerak lambat. Penyesuaian akan lebih cepat jika transfer knowledge oleh pemerintah, akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Dharma Wanita dapat mengambil peran dalam hal tersebut agar informasi perubahan era digital, tantangan, dan cara mengahadapinya dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Pendampingan dan pengawasan juga harus dilakukan. Dengan begitu, peran organisasi masyarakat yang beranggotakan perempuan ini bisa menjadi contoh pergerakan yang inspiratif tidak hanya untuk keluarganya tetapi untuk seluruh keluarga-keluarga di Indonesia.