Universitas Djuanda

KBRN, Bekasi : Tiga calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi dalam waktu dekat akan berlaga menunjukkan kemampuannya agar terpilih sebagai Ketua DPD Golkar periode 2020-2025. Kontestasi tersebut menarik untuk diikuti perkembangannya hingga detik terakhir pemilihan. 

Apakah akan terpilih melalui sistem pemungutan suara atau aklamasi tergantung keputusan panitia dalam Musyawarah Daerah (Musda) tersebut. Kedua model itu secara teoritis dinilai sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih pemimpin. 

Dari sejumlah nama yang masuk bursa kandidat calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi tersebut yaitu Ade Puspita Sari, TB Hendra dan Nofel Saleh Hilabi. Ketiganya sudah muncul dipermukaan yang menyatakan maju sebagai calon partai berlambang pohon beringin di Kota Bekasi itu.

Namun terdapat satu nama yang disebut-sebut sebagai kuda hitam yaitu Heri Suko Martono. Heri Suko merupakan mantan Sekjen DPD Golkar era kepemimpinan Rahmat Effendi.

Pengamat Politik Universitas Juanda Bogor, Gotfridus Goris Seran MA mengatakan, pada dasarnya para kandidat dalam menghadapi Musda sudah barang tentu masing-masing menyiapkan strategi yang jitu untuk memenangkan persaingan tersebut.Sebenarnya  mereka sudah mencoba menerapkan strategi perang diluar medan laga.

Seperti diketahui sesungguhnya perang urat syaraf sudah dimulai, misalnya  isu penjualan gedung DPD Golkar yang menjadi isu seksi yang sampai saat ini terus digulirkan.

Kemudian, kata Goris, isu menggunakan atau memiliki ijazah palsu yang dilakukan oleh salah satu kandidat. Selanjutnya isu tuntutan akuntabilitas publik sebagai mantan birokrat juga menerpa pada diri seorang kandidat tersebut.   

"Terlepas dari pertarungan yang sudah dirasakan tersebut sebenarnya dinilai wajar saja. Salah satu kandidat yaitu Ade Puspita Sari saat ini telah diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar," kata Goris dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Dia berpendapat, dalam kalkulasi politik posisinya bisa saja belum aman seratus persen. Bahkan dengan posisinya yang prestige tersebut mudah menjadi sasaran tembak.

Oleh sebab itu melihat kelebihan dan kelemahan masing masing kandidat menarik untuk kita bedah secara obyektif didepan publik sosok keempat kandidat tersebut. 

"Tentunya publik memiliki hak untuk mendapat informasi yang utuh sosok calon pemimpin politik di daerahnya," ujar dia. 

Baca Juga : Pengamat : Musda Golkar Kota Bekasi Harus Kedepankan Moral dan Etika

Misalnya pertama, Heri Suko Martono, adalah kader Golkar yang cukup senior. Meskipun sudah cukup lama memiliki pengalaman berorganisasi tetapi sebagai tokoh politik dinilai tidak mengakar dan cenderung elitis dan lebih nyaman di "menara gading"

Terbukti beberapa kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif belum terpilih. Artinya sebagai pemimpin politik memiliki kelemahan yang vital minim basis massa dan tidak dekat akar rumput. 

"Sosok politisi secara logika saja sulit diharapkan memliki kapasitas memimpin organisasi politik yang kompetisinya sangat keras dalam mendulang suara di daerahnya sendiri," ungkap Goris.

Kedua, kandidat lain yaitu Novel Saleh Hilabi, sebagai kader Golkar yang juga cukup berpengalaman, yang bersangkutan juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI tetapi juga gagal, artinya  sebagai pemimpin politik tidak memiliki basis massa yang mengakar. 

Profile politisi yang kurang mengakar dipastikan tidak memiliki kemampuan membesarkan organisasi partai di Kota Bekasi. Selain itu Nofel merupakan warga Depok, yang tentunya harus memahami betul kultur masyarakat Bekasi, khususnya konstituen Partai Golkar.

Demikian pula kegagalan yang  bersangkutan saat Pileg 2019 lalu lantaran menggunakan  ijazah yang dimiliki terindikasi palsu, sehingga hasil ferivikasi KPU, Nofel dinyatakan tidak lolos.

Ketiga, TB Hendra juga dikenal sebagai kader Golkar yang cukup berpengalaman. Meskipun demikian ketokohan sebagai politisi belum teruji memiiki dukungan basis massa di akar rumput. 

Di samping itu sebagai birokrat di BUMD kemampuan manajemennya  kedodoran dalam akuntanbilitas publik yang kini dihadapi. 

Keempat, sosok Ade Puspita Sari  juga seorang generasi mileneal yag juga kader Golkar. Dalam meniti karier politiknya, Ade dinilai sudah mulai teruji ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan terpilih menjadi anggota DPRD. 

"Bahkan saat ini dipercaya menjadi Plt. Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, meskipun masih muda dengan demikian kapasitas ketokohan politiknya telah teruji," imbuh alumni Universitas Indonesia itu.

Artinya, lanjut Goris, dengan terpilihnya sebagai anggota DPRD Provinsi  membuktikan dirinya memiliki basis massa di akar rumput yang cukup kuat di Kota Bekasi, terlepas dari peran orang tuanya saat ini menjadi Wali Kota Bekasi.

"Berdasarkan diskripsi diri sekilas para kandidat ketua DPD Golkar tentunya publik bisa menilai siapa yang paling layak menjadi ketua DPD Golkar pada musda DPD Golkar Kota Bekasi dalam waktu dekat ini," tandasnya.

Sumber : rri.co.id