Guru Besar Fakultas Hukum UNIDA, Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H Jadi Pembicara dalam Konferensi Internasional 1st DGEC 2024
Guru Besar Fakultas Hukum sekaligus Chancellor Universitas Djuanda (UNIDA) Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H menjadi pembicara dalam the 1st Djuanda Global Economic Conference (DGEC)” pada Rabu (9/10/2024). Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNIDA secara virtual ini mengusung tema "Innovation in Accounting and Management Research: Adapting to the Era of Digital Transformation and Sustainability".
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H menyampaikan materi berjudul the Economic Potential of the Straits of Malacca in a Legal Perspective (Discovering the Treasures).
Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H menerangkan, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Selat Malaka memiliki potensi ekonomi signifikan, bukan hanya karena kekayaan alam bawah laut dan warisan sejarahnya, tetapi juga kekayaan di permukaannya berupa rute strategis yang menghubungkan berbagai saluran dari berbagai benua di seluruh dunia.
“Selat Malaka merupakan rute pelayaran penting yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur, dengan potensi ekonomi yang signifikan dari pendapatan pelabuhan, layanan logistik, perdagangan internasional, dan pariwisata. Lebih dari 100.000 kapal melewati selat ini setiap tahun,” terangnya.
Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H menekankan bahwa Selat Malaka menjadi sumber penting perikanan dan energi bawah laut, dengan potensi eksplorasi minyak dan gas bawah laut. Selain itu, Selat Malaka menjadi rute perdagangan kuno, kaya akan artefak bawah laut, barang dagangan berharga dan kapal karam, termasuk emas, perak, dan keramik kuno dengan nilai ekonomi dan arkeologi yang tinggi.
Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H kemudian menjelaskan, Deklarasi Djuanda yang diprakarsai oleh Ir. H. Djuanda Kartawidjaja pada tanggal 13 Desember 1957, menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia terdiri atas seluruh perairan di sekitar kepulauannya. Deklarasi ini menegaskan kesatuan wilayah Indonesia, meliputi daratan dan lautan. Asas Negara Kepulauan digunakan untuk menghitung wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk wilayah laut bebas yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah laut lepas.
“Deklarasi ini memperluas batas wilayah laut Indonesia hingga 12 mil laut dari garis pantai terluar, menjadikannya garis pantai terpanjang kedua dan salah satu wilayah laut terluas di dunia. Deklarasi ini diakui secara internasional melalui UNCLOS pada tahun 1982,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H juga mengusulkan agar negara-negara pesisir di Selat Malaka menyusun perjanjian lingkungan maritim untuk mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem laut. Diantaranya kerja sama dalam pengendalian polusi dan penanggulangan bencana laut, serta kerja sama yang diusulkan meliputi Patroli Selat Malaka (MSP) dan Kelompok Ahli Teknis Tripartit (TTEG).
“Dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum maritim internasional, perjanjian ini dapat memastikan pengelolaan potensi ekonomi kawasan yang adil, aman, dan berkelanjutan, sekaligus melindungi warisan budaya dan lingkungan,” tegasnya.
Selain Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H, dalam 1st DGEC 2024 turut menghadirkan narasumber lainnya, antara lain Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A (Professor of Accounting, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Prof. Dr. Rosylin Mohd Yusof (Professor of Financial Economics, Universiti Utara Malaysia), Dr. Abdul Hakim Madiyoh (Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Thailand), dan Prof. Dr. Anwar M. Radiamoda, SCL, Ph.D (Director Shari'ah Center Mindanao State University, Philippines).
Sementara itu, bertugas sebagai moderator ialah Assoc. Prof. Dr. Zahra Khusnul Lathifah, M.Pd.I., M.C.E (Dekan FAIPG UNIDA). Adapun para presenter, anggota peneliti dalam paper, dan peserta yang hadir berasal dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand, UK, hingga Uganda, juga berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia.