Universitas Djuanda

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia (RI) bersama dengan Universitas Djuanda (UNIDA) selenggarakan Workshop Rancangan Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2025-2029 di Ruang ATJ pada Senin sampai dengan Rabu, 18-20 November 2024.

Pada workshop hari pertama membahas mengenai materi BAB 1 yang meliputi potensi, isu dan permasalahan terkait dengan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut teritorial dan laut yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor II UNIDA, Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H, Wakil Rektor IV UNIDA, Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si, para peserta yang merupakan perwakilan dari instansi terkait seperti perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, akademisi dari Universitas Djuanda dan beberapa perguruan tinggi mitra, lembaga/praktisi, dan stakeholder lainnya hingga perwakilan mahasiswa UNIDA serta tim perancangan Renstra dari Bakamla RI yang diketuai oleh Anton Ali Abbas Ph.D yang didampingi oleh Dr. Akhmad Solihin, S.Pi., MH.

Dr. Yudi Wahyudin, S.P.i, M.Si dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bakamla RI yang telah memberi kepercayaan dan memilih UNIDA sebagai partner dalam pelaksanaan kegiatan Workshop ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dampak nyata terutama bagi upaya peningkatan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut teritorial dan yurisdiksi Indonesia.

“Pada hari pertama ini akan membahas mengenai potensi, isu dan permasalahan mengenai kelautan di Indonesia. Ada 3 Konteks yang dikaji yaitu terkait keamanan, keselamatan dan penegakan hukum yang merupakan tugas dari Bakamla RI dan dalam workshop ini semua dikaji agar semua orang dapat menyampaikan gagasannya sehingga apa yang telah disusun oleh tim Bakamla RI dapat diperkaya dengan kegiatan ini. Kegiatan ini juga menjadi modal dasar untuk insan UNIDA agar dapat menyumbangkan pemikiran untuk jadi input dalam penyusunan renstra Bakamla RI,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Ahli Pertahanan dan Keamanan Bakamla RI, Anton Ali Abbas, Ph.D dalam pemaparan materinya menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada pihak UNIDA yang telah menerima kerja sama kegiatan workshop ini. Kegiatan ini sangat penting karena akan memberikan masukan yang lebih dalam dan terarah sehingga kegiatan ini dibagi menjadi 3 hari agar lebih optimal. Sebetulnya tugas Bakamla RI ada 3 yaitu melaksanakan patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum walau dalam pelaksanaannya masih terjadi dinamika dan belum berstatus sebagai penyidik sehingga dalam pelaksanaan masih terbatas.

“Workshop kali ini membahas tentang Bab 1, dan renstra ini sangat penting karena menjadi perencanaan untuk 5 tahun kedepan Bakamla. Renstra juga tentu nanti akan diturunkan hingga menjadi sasaran. Jika membahas potensi kelautan Indonesia seperti mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan, tantangan geografi dan demografi dan tingginya diversitas, potensi bencana, kekayaan alam, ekonomi maritim, pencemaran minyak, kecelakaan laut serta sampah plastik,” ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara Tim Bakamla RI dengan para peserta Workshop. Kegiatan workshop ini secara substansional berkaitan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan upaya menjaga dan mendistribusikan kesejahteraan ekologis, sosial dan ekonomi planet untuk semua makhluk hidup yang berada di dalamnya.  SDGs Center Universitas Djuanda yang memang lahir sebagai bentuk partisipasi aktif perguruan tinggi untuk mendukung upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, menampilkan para insan akademik Universitas Djuanda sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, untuk memberikan warna dan memperkaya substansi workshop ini.  Kegiatan workshop ini setidaknya terkait dengan implementasi SDGs 14 (life below water) yang menekankan upaya nyata dalam perlindungan kepada ekosistem laut, termasuk pencegahan pencemaran laut, perlindungan keanekaragaman hayati laut dan pencegahan IUU (illegal, unregulated, unreported) fishing.  Selain itu, SDGs 8 (decent work and economic growth) dan SDGs 9 (industry, innovation, and infrastructure) juga terkait dengan muatan workshop ini, terutama konteks upaya penyelenggaraan keamanan, keselamatan pelayaran dan aktivitas di laut lainnya, seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, ESDM laut, industri kelautan, bangunan kelautan dan jasa kelautan.  Dukungan SDM, sarana dan prasarana serta logistik dan anggaran, disamping membutuhkan kolaborasi aktif dan nyata yang terintegrasi.  Oleh karena itu, secara substansional, workshop ini juga berkaitan dengan SDGs 16 (peace, justice, and strong institutions) dan SGDs 17 (partnership for the goals) yang diharapkan dapat menjamin ketertiban hukum di laut, perlindungan hak-hak maritim, serta diplomasi maritim yang menekankan pada pentingnya kerjasama internasional, sinergitas terintegrasi dan aksi kolaboratif nyata antar berbagai sektor kemaritiman di Indonesia dan global.