Praktisi Mengajar Prodi Administrasi Publik FISIP UNIDA Bahas Inovasi Pemerintahan Daerah di Era Digital
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Djuanda (UNIDA) menyelenggarakan kegiatan Praktisi Mengajar bertema “Inovasi Pemerintahan Daerah: Strategi, Tantangan, dan Implementasi di Era Digital” dengan menghadirkan Isman, A.P., M.Si, Analis Kebijakan pada Badan Pengembangan dan Penelitian (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai narasumber. Kegiatan ini berlangsung di Ruang FISIP D.303 dan diikuti oleh mahasiswa lintas angkatan, sebagai bagian dari program Diktisaintek Berdampak.
Dekan FISIP UNIDA, Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menjembatani dunia akademik dengan dunia kerja. Dengan menghadirkan praktisi, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman empirik yang akan memperkaya wawasan serta mendorong kesiapan mereka sebagai calon birokrat atau analis kebijakan yang visioner.
“Kegiatan ini penting untuk memperkaya wawasan mahasiswa tidak hanya dari sisi teoritis, melainkan juga dari pengalaman langsung di dunia pemerintahan. Hal ini sejalan dengan kurikulum yang menekankan pada experiential learning,” ungkapnya.
Adapun dalam sesi pemaparan, Isman, A.P., M.Si membahas berbagai tantangan dan strategi inovatif yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan transformasi digital, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan responsif.
Menurutnya, inovasi merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Inovasi tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi, melainkan juga mencakup perubahan pola pikir serta pendekatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
“Inovasi pemerintahan bukan sekadar digitalisasi atau pengembangan aplikasi. Intinya adalah keberanian untuk menyederhanakan proses birokrasi yang rumit menjadi lebih cepat dan transparan. Pemerintah daerah harus mampu membaca kebutuhan masyarakat dan meresponsnya secara kreatif dan kolaboratif,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa sejumlah pemerintah daerah telah berhasil menerapkan best practices berupa layanan digital berbasis data, integrasi sistem informasi antarinstansi, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui kanal daring. Namun, tantangan besar masih terletak pada kesiapan sumber daya manusia, keberlanjutan inovasi, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif.
“Inovasi seharusnya menjadi budaya kerja, bukan sekadar proyek jangka pendek. Hanya dengan budaya inovatif, birokrasi daerah bisa terus relevan dan mampu menghadapi dinamika zaman,” tegasnya.
Pada sesi diskusi yang berlangsung interaktif, mahasiswa antusias mengajukan pertanyaan mengenai digitalisasi birokrasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah, serta peluang dan kendala dalam inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.