Universitas Djuanda

BOGOR, SABTU (04/06/2022)  -  Internet telah mengubah pola komunikasi dari satu arah dan dua arah, menjadi multi arah. Praktisi Public Relation (PR) dituntut cakap berkomunikasi dalam posisi setara, dengan tipe khalayak beragam, dan well-informed.

Hal itu sejalan dengan karakter PR dengan model "two way symetric". Pandangan ini menjadi kesimpulan umum dari seminar bertajuk "Membina Hubungan Dengan Media Tantangan Praktisi PR di Era Digital" yang dihelat Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Polik dan Ilmu Komputer (FISIPKOM) Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor.

Kegiatan ini dilakukan secara virtual melaui zoom meeting dan Live Youtube Commap TV pada, Selasa (31/5/2022). 

Kegiatan secara virtual ini dibuka oleh Dekan Fisipkom Ginung Pratidina MSi dan dipandu oleh Ruhimat MSi selaku dosen Fisipkom Unida Bogor. 

Hadir sebagai pembicara  Koesworo Setiawan S.Sos, M.IK sebagai dosen Ilmu Komunikasi Unida Bogor, Melyani Filtania, Analisis Publikasi Koordinator Digital Creative Pemkot Bogor dan Ga Guritno, Redaktur Senior Gatra. 

Webinar ini diselenggarakan sebagai telaah terhadap cepatnya inovasi teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi praktisi PR. 

Dalam paparannya, Koesworo mengingatkan misi esensial praktis PR (humas) yakni pada kerja-kerja intangible (tidak terlihat/abstrak) yakni membentuk dan menjaga citra dan mempertahankan reputasi organisasi. Sebagai ilustrasi, penulis artikel di sejumlah surat kabar nasional ini menayangkan potongan video kehadiran ratusan aparat ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

Video yang tersebar di dunia maya menunjukkan respon negatif dari publik kepada aparat atau pemerintah secara umum. Nada negatif terlihat dari diksi, pengepungan, penyerbuan, intimidasi, dan sebagainya.

Pejabat pemerintah memberikan klarifikasi. Namun itu justru menimbulkan reaksi publik lebih luas. Reaksi negatif publik dan netizen jelas telah mengganggu citra dan reputasi pemerintah. 

"Timbul pertanyaan, apakah dalam kasus ini tidak diberikan ruang PR untuk bekerja? Atau malah memang tidak ada sentuhan kehumasan sama sekali. Di era digital, pemerintah dituntut aktif, responsif, cakap berdialog dan merespon tuntutan masyarakat" kata akademisi yang juga praktisi PR ini.

Di tempat yang sama, Melyani Filtania menjelaskan, profesi Goverment Public Relations (GPR) tidak bisa lepas dari peran teknologi informasi dan komunikasi. 

"PR wajib mengikuti trend. PR di era digital ini adalah diharuskan menjadi chanel pertama yang harus mengeluarkan statement," jelasnya. 

Seorang GPR harus mengembangkan rasa ingin tahu, dan update terhadap sebuah isu. "Kemudian kita harus kepo menjadi seorang GPR," katanya. 

Sementara itu, GA Guritno, Redaktur Senior Gatra, menuturkan, kemajuan internet dalam lebih dua dekade terakhir, telah membuat  perubahan cepat dari analog ke digital.

Media yang sudah eksis dituntut mampu dengan cepat menyelesaikan diri. "Temuan internet membuat media mengalami turbulensi," lanjutnya. 

Gatra sebagai media arus utama, terus berevolusi dengan merambah dunia digital. Saat ini, berbagai layanan Gatra grup bisa diakses melalui internet.