[email protected] 0251-8240773
Informasi

Studi Kelayakan Usaha Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Tingkat Kelurahan di Kota Bogor

Oleh: Samsuri, S.E., M.M (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda)

 

Sampah merupakan barang buangan yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak digunakan lagi. Keberadaan timbulan sampah di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan berbagai masalah apabila tidak segera dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Sementara itu volume sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan TPA sampah di kawasan perkotaan menyebabkan permasalahan menjadi semakin komplek. Pemerintah kota Bogor saat ini hanya mampu menangani sekitar 70% dari total jumlah sampah sebanyak 677 ton perhari.


Pengurangan sampah mulai dari sumbernya dapat dilakukan melalui pendirian Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) di setiap kelurahan di kota Bogor. Keberadaan IPST yang dikelola masyarakat/swasta memungkinkan sampah yang selama ini hanya dibuang dapat diproses kembali untuk dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomi. Untuk mengetahui apakah pendirian IPST pada setiap kelurahan ini layak dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan usaha.

Pembangunan IPST sangat strategis bagi pemerintah kota dalam mengatasi keterbatasan lahan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah. IPST tingkat kelurahan di Bogor diperkirakan akan mampu mengurangi sampah dari sumbernya hingga mencapai 60-70% dari total sampah yang diproses.  IPST memiliki sumber bahan baku yang melimpah dan untuk mendapatkannya tidak perlu membeli bahkan dapat menerima tipping fee dari pemerintah atau retribusi dari masyarakat yang terlayani.

Kandungan sampah yang diproses di IPST terdiri dari 30% organik, 50% plastik dan 20% residu (Kurniawan, 2012). Kompos yang dihasilkan sebanyak 10% dari total sampah organik yang diolah. Plastik setelah diproses menghasilkan 4 jenis plastik bekas yaitu Biomasa, HDPE, PP dan PE. Permintaan industri terhadap plastik bekas ini sangat tinggi di masyarakat. Kebutuhan plastik bekas pada industri pengolah bahan baku plastik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pesaing utama IPST adalah pengepul sampah yang disuplai bahan bakunya dari para pemulung sampah.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kesulitan menjangkau timbulan sampah di kawasan pemukiman padat penduduk, dan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pengurangan sampah dari sumbernya dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat/ swasta melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) pada setiap kelurahan di kota Bogor.
IPST ini mampu mengolah sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Disamping itu keberadaan IPST yang dikelola oleh masyarakat/swasta ini menjadikan peran pemerintah sebagai regulator dalam penanganan sampah dapat berjalan secara efisien, efektif dan produktif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai kelayakan pembangunan IPST sebanyak 10 unit di kota Bogor. Penelitian ini menggunakan analisis kelayakan non finansial dan finansial. Ada dua skenario yang diuji kelayakannya, yaitu skenario pertama, perusahaan pengelola IPST mendapat tipping fee dari pemerintah sebanyak jumlah sampah yang dikelola IPST tetapi tidak memungut tarif retribusi dari masyarakat yang terlayani dan skenario kedua, perusahaan pengelola IPST memperoleh retribusi dari masyarakat yang terlayani tetapi tidak mendapat tipping fee dari pemerintah. Hasil kelayakan ditinjau dari aspek non finansial dan finansial menunjukkan bahwa pembangunan IPST layak untuk dijalankan. Hasil kelayakan finansial untuk skenario kedua lebih baik dibanding skenario pertama.

Saran
kedepan Pemerintah daerah sebaiknya membentuk kelembagaan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) bidang persampahan yang menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga memungkinkan lembaga ini melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola IPST kota Bogor. Untuk mengurangi gejolak sosial, maka usaha pembentukan IPST tingkat kelurahan sebaiknya melibatkan masyarakat yang selama ini mencari nafkah dari pengumpulan dan pemilahan sampah bekas untuk dijual kembali.

 

DAFTAR PUSTAKA

Husnan, Suad., & Muhammad, Suwarsono. (2014). Studi kelayakan proyek bisnis. Unit penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Kadariah, L. Karlina dan C. Gray. (1999). “Pengantar Evaluasi Proyek”. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia. Jakarta.

Kementrian Pekerjaan Umum. (2013). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta.

Kurniawan, N. (2012). Analisis Kelayakan usaha pengolahan sampah Kota menjadi produk yang berguna Di tpa bantargebang.

Nurmalina R, Sarianti T, Karyadi A. (2009). “Studi Kelayakan Bisnis”. Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor

Saputra, D. (2011). Analisis Kelayakan Bisnis Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Kota Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah