Upayakan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau, Sekolah Pascasarjana UNIDA Bogor Gelar Webinar Internasional
Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor selenggarakan Webinar Internasional yang bertajuk “Land Bank and Land Resources” yang dilaksanakan daring via aplikasi Zoom Meeting dan live streaming Youtube (30/6). Acara ini diisi oleh Chancellor UNIDA Bogor, Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH. selaku keynote speaker, dan narasumber dari Indonesia diantaranya Dr. Edi Warman, SH., M.Hum., Jehansyah Siregar, ST., MT., Ph.D., Dr. Bambang Widjojanto, SH., M.Sc., Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH., Dr. Ir. Syarifah Sofiah, M.Si., serta narasumber dari Malaysia yaitu Prof. Novel Anak Lyndon, Prof. Dr. Nuarrual Hilal, dan narasumber dari Taiwan yaitu Dr. Tain-Tsair Hsu dan dihadiri oleh Rektor UNIDA Bogor, Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si. beserta jajaran.
Melalui Webinar Internasional Land Bank dan Sumber Daya Lahan, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda bekerja sama dengan mereka yang memiliki konsentrasi dalam penyediaan rumah layak huni yang terjangkau untuk mewujudkan perumahan yang layak, berupaya mengeksplorasi dan menguraikan ide dan pemikiran untuk pendirian lembaga-lembaga Land Bank dan Sumber Daya Lahan yang dapat dimanfaatkan oleh Land Bank.
Webinar ini menghadirkan pembicara baik dari latar belakang akademisi dan non akademisi yang kompeten dan memiliki wawasan serta pengalaman di bidangnya, Webinar Internasional tentang Land Bank dan Sumber Daya Lahan mencoba untuk Membangun sinergisitas antara pemangku kepentingan yang memiliki konsentrasi yang sama dalam menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak huni bagi masyarakat, Mendorong komitmen dan kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan untuk merumuskan konsep land bank dalam penyediaan perumahan yang terjangkau dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta merumuskan prototipe land bank sebagai solusi untuk penyediaan perumahan umum yang terjangkau dan nyaman.
Webinar ini berhubungan dengan agenda Indonesia tahun 2030 untuk pembangunan Berkelanjutan, yang menjamin akses ke semua perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk pengelolaan daerah kumuh, dan akses ke layanan perkotaan yang penting. Salah satu agenda untuk pembangunan berkelanjutan tahun 2030 adalah bahwa hak atas perumahan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dihormati, dilindungi, dan diimplementasikan. Banyak hukum internasional yang terkait dengan hak asasi manusia mengatur hak atas perumahan yang layak sebagai komponen dari hak atas standar kehidupan yang memadai.
Webinar ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat memajukan perumahan di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Rektor UNIDA Bogor, Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si. dalam sambutannya.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi di acara webinar ini dan diharapkan webinar ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait khususnya memajukan perumahan di Indonesia dan tentu terima kasih juga kepada seluruh peserta baik dari Indonesia maupun mancanegara seperti dari Kamboja, Netherland serta Malaysia,” tutur Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si.
Chancellor UNIDA Bogor, Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH. selaku keynote speaker dalam pemaparan materinya yang berjudul Land Bank and Land Resources for Affordable Housing menyatakan bahwa land bank adalah upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat.
“Kerangka kerja untuk ide pembentukan land bank terkait dengan penyediaan rumah yang terjangkau untuk masyarakat. Urgensi pendirian lembaga land bank di indonesia, posisi land bank dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. Dengan adanya land bank, pemerintah memiliki kendali atas fluktuasi harga tanah yang terlalu signifikan. Dengan demikian, semakin banyak orang yang memiliki tanah sendiri atau tinggal dengan harga yang lebih terjangkau,” ungkap Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH.
Dr. Tain-Tsair Hsu dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa di Taiwan tidak ada Land Banking dan pemerintah Taiwan memiliki lebih dari 60% tanah.
“Namun, tanah publik dikontrol oleh departemen yang berbeda. Karena kurangnya penggunaan lahan terintegrasi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Taiwan sudah mulai meneliti apakah akan membangun sistem Land Banking, sejauh ini belum ada rencana spesifik tentang itu,” tambah Dr. Tain-Tsair Hsu.